Korwil KSBSI Kalbar Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Kendati demikian, pihaknya meminta agar Pemerintah tetap menjaga stabilitas harga bahan pokok dan lainnya.

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalbar, Suherman. 

Laporan wartawan Tribun Pontianak Muhammad Rokib

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat UMP Tahun 2021 seperti pada tahun 2020 yakni sebesar Rp.2.399.698,65. Sedangkan khusus sektor perkebunan dan pengolahan sawit disepakati lebih tinggi sebesar 1% dari UMP 2021 yakni sebesar Rp. 2.423.695,63.

Penetapan UMP itu merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama dengan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Apindo yang menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalbar, Suherman menjelaskan bahwa memang benar kesepakatan itu dilakukan bersama.

Kendati demikian, pihaknya meminta agar Pemerintah tetap menjaga stabilitas harga bahan pokok dan lainnya.

"Kita harap dengan penetapan ini agar tak ada lagi kenaikan bahan pokok.

Jangan sampai ada kenaikan BBM dan lainnya.

Minta Pemerintah bisa menjaga stabilitas harga," jelasnya, Kamis 29 Oktober 2020.

Baca juga: Tak Ada Kenaikan Upah Minimum, Begini Respon KSBSI Kalbar

Meski beberapa usaha yabg terdampak covid-19, seperti misalnya usaha di sektor pariwisata, perhotelan dan travel.

Namun ia menilai masih ada juga usaha yang mampu bertahan ditengah pandemi covid-19 ini, seperti dibidang kesehatan, otomotif, pertambangan dan eletronik.

Dengan itu, KSBSI Provinsi Kalbar pun juga menolak terhadap pernyataan Menteri Ketenaga Kerjaan (Menaker) dalam Surat Edaran (SE) Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 bahwa UMP disamaratakan ke semua sektor usaha.

"Kita menolak surat edaran Menaker yang menginterfensi daerah dalam penetapan upah minimum 2021, padahal dalam rakor pengupahan secara nasional diserahkan ke masing-masing daerah untuk melakukan penetapan upah minimum,"

"Dan kita akan perjuangkan upah minimum sektoral provinsi, karena masih ada sektor unggulan yang saat pandemi sekarang masih bisa bertahan seperti sektor kelapa sawit," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved