Setahun Jokowi-Ma’ruf 20 Oktober 2020 - Politisi PKS Cuma Berikan Nilai 4 untuk Kinerja Pemerintahan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan nilai 4 dari skala 10 untuk kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan nilai 4 dari skala 10 untuk kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dalam satu tahun ini.
"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum, nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar politikus PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Menurut Mardani, kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan setahun ini, mesti didiskon karena delapan bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Namun, Mardani menilai penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih jauh dari kata memuaskan, karena kasus positif terus mengalami penambahan setiap harinya.
Baca juga: Mau Demo Selasa 20 Oktober 2020, Menkopolhukam Mahfud MD Ingatkan Soal Penyusup
Baca juga: STREAMING Kompas TV Demo Jakarta Hari Ini Selasa 20 Oktober UU Cipta Kerja & Setahun Jokowi Maruf
Baca juga: Politisi PDI Perjuangan Sebut Upaya Pelengseran Presiden Jokowi Seperti Mimpi di Siang Bolong
"Penanganan yang tidak sistematis menjadi dasar penilaian buruknya kinerja penanganan Covid-19".
“Padahal jika bekerja secara sistematis, pandemi dapat menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional, ketika anggaran kesehatan dinaikkan dan diprioritaskan," papar Mardani.
"Sayangnya Kemenkes tidak mengambil peran itu. Mestinya jaringan Puskesmas diperkuat kualitas dan kuantitasnya, target satu desa satu Puskesmas masih jauh dari harapan," sambungnya.
Selain itu, kata Mardani, Kementerian Dalam Negeri juga kehilangan peluang menjadi kementerian utama untuk menjadi manajer dalam pendisiplinan publik menghadapi Covid-19.
"Penegakan hukum juga menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana mobil dinas, sebenarnya bertentangan dengan konsep single salarynya KPK menjadi cerita sedih," paparnya.
Persoalan kebakaran gedung Kejaksaan Agung, skandal pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga ekonomi Indonesia masuk jurang resesi, dinilai Mardani sebagai ketidakmasikan pemerintah memuaskan rakyatnya.
"Rencana jaring keselamatan publik dengan bansos dan sembako, belum mampu menjaga kebutuhan minimal publik pada level terbawah”.
“Pelaku UMKM belum mendapatkan secara konkrit bantuan yang sudah dianggarkan, makanya serapannya jauh dari harapan," papar Mardani.
Lain PKS, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak masyarakat berpikir positif terhadap pemerintah, khususnya terkait janji pembukaan lapangan kerja di tanah air.
Hal tersebut disampaikan Rahmad menyikapi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dari sisi ketenagakerjaan.
"Janji Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan kerja, harus diakui dalam satu tahun ini memunculkan pro dan kontra," ujar Rahmad saat dihubungi, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Baca juga: Tema ILC tvOne Selasa 20 Oktober 2020 – Demonstrasi hingga Pandemi Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
