Breaking News:

Terkait Pengesahan UU Cipta Kerja, Gede Narayana: Akses Informasi Publik Wajib Dibuka

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya.

Penulis: M Wawan Gunawan | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR-RI telah menimbulkan dinamika, polemik bahkan gelombang disinformasi di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana, mengatakan kondisi ini sangat kontraproduktif terhadap penuntasan berbagai masalah mendesak bangsa, seperti pengendalian Covid-19, penanganan masalah sosial ikutan dan pemulihan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19.

Kata dia, bahwa penyusunan legislasi nasional wajib mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta menjaga ruang partisipasi publik dalam proses pembuatannya.

"Termasuk penyusunan UU Cipta Kerja  yang luas mengatur sektor publik, mulai dari perijinan, tenaga kerja, lingkungan hingga investasi," ujar Gede Narayana, Rabu 14 Oktober 2020, sebagaimana rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id.

Baca juga: VIDEO: Buruh di Sambas Sampaikan Penolakan Omnibus Law Kepada DPRD

Dijelaskan dia, Badan Publik penyusun UU, dalam hal ini pemerintah dan DPR, wajib menjamin pemenuhan hak publik akses informasi yang sudah dijamin oleh konstitusi dan Undang-undang.

"Pasal 28 f UUDNRI 1945 mengamanatkan bahwa, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi lingkungan sosialnya, serta  berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," kata Gede Narayana.

Sementara itu, UU Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di pasal 14 ayat (1) juga menegaskan,

Setiap orang berhak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya.

Demikian pula Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan, setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

"Kewajiban membuka dan memudahkan hak akses informasi publik ini secara tegas dan rinci telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pasal 7 tentang Kewajiban Badan Publik," katanya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved