TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Kalbar meminta sejumlah hal untuk diakomodir oleh Pemprov Kalbar, diantaranya ialah jangan sampai setiap pasien yang meninggal di RSUD Soedarso positif covid 19, juga diharapkan ada pembangunan Gedung DPRD yang baru.

Hal tersebut dikemukakan oleh Juru bicara Fraksi Gerindra, Sy Ishak Ali Almutahar pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalbar ke-35 masa persidangan kesatu pada hari ini, Rabu, 14 Oktober 2020.

Dipaparkannya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat menyikapi masalah Virus Corona-19 khusus Rumah Sakit Umum Soedarso terkait laporan masyarakat bahwa pasien yang ingin berobat haruslah masuk dulu ke ruang IGD serta harus di swab dulu juga langsung diisolasi diruang Covid-19 yang sudah disiapkan oleh Pemerintah melalui Gugus Tugas.

"Bagaimana pasien yang Negatif Covid-19 apakah ditelantarkan? Karena Pemantauan Kami Dilapangan Masyarakat Takut Pergi Berobat Dirumah Sakit Soedarso Karena Takut Dinyatakan Covid-19, dan apakah Pasien yang dinyatakan Positif Covid masuk Rumah Sakit Sudarso dan Meninggal Dunia Khusus Agama Islam Sudah Mengunakan aturan - aturan Fardhu Kifayah yang benar dan untuk Kain Kafan dengan Membungkus Mayat dengan Plastik yang sudah disiapkan oleh Petugas Covid yang NotaBene tidak boleh dibuka oleh Ahli Waris Karena Dinyatakan Positif Covid-19," katanya.

Baca juga: Fraksi PAN Minta Masalah Listrik Hingga Peningkatan Sinyal Provider di Melawi Diperhatikan

Maka dari itu, dikatakannya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya meminta kepada Pemerintah untuk dapat mengevaluasi dan bertindak tegas menegur Petugas Medis Rumah Sakit Soedarso untuk memperhatikan kaidah-kaidah agama apa yang sudah disunahkan dalam ajaran Islam serta cara memandikan dan mengafankan mayat jangan sampai salah.

"Kami Fraksi Gerakan Indonesia Raya meminta kepada Rumah Sakit Soedarso jika ada pasien yang Meninggal Dunia dirumah Sakit Soedarso jangan divonis Covid -19," katanya.

Selain itu, dipaparkannya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tidak henti hentinya mengajukan kepada Pemerintah Provinsi perihal pengusulan pengantian Nama Bandara Supadio Diganti dengan nama Sultan Syarif Abdurahman Alkadrie dan Pelabuhan Laut Dwikora diganti dengan nama menjadi J.C. Oevaang Oeray Sesuai Surat DPRD Provinsi Kalimatan Barat dan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami Fraksi Partai Gerindra Memintakan Kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat membangun komunikasi kembali kepada Kementerian Perhubungan karena surat yang diajukan Bapak Gubenur Kalimatan Barat Pada Tahun 2018 masih jalan di tempat tidak ada kemajuan," jelasnya.

Maka dari itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusulkan untuk membuat Tim Pemantauan Pengusulan Perubahan Nama Bandara Supadio menjadi Nama Bandara Syarif Sultan Abdurahman Alkadrie di Kabupaten Kubu Raya Dan Pelabuhan Laut Dwikora Menjadi Nama JC Oevaang Oeray.

Selain itu, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta Pemerintah Provinsi untuk dapat menurunkan Tim Gabungan guna mengatasi Tapal Batas Wilayah A.