Breaking News:

PDIP: Tidak Mudah Menurunkan Presiden Pilihan Rakyat, Proses Pemakzulan Cukup Sulit

Menurutnya, mosi tidak percaya (dalam politik) adalah pernyataan tidak percaya dari DPR kepada kebijakan pemerintah.

tribun madura/wartakota
Ilustrasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mosi tidak percaya beberapa hari ini familiar setelah digaungkan pengunjuk rasa dalam aksi menolak UU Cipta Kerja.

Kalimat mosi tidak percaya digaungkan oleh berbagai elemen buruh dan mahasiswa sebagai luapan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, mosi tidak percaya berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer.

"Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer," kata Hasanuddin lewat keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).

Politikus PDIP itu menegaskan, kalimat mosi tidak percaya yang didengungkan demonstran juga tidak dapat melengserkan Presiden Joko Widodo.

Sebab, kata Hasanuddin, sistem presidensial memiliki mekanisme berbeda dari sistem parlementer untuk melengserkan kepala pemerintahan.

Baca juga: Tak Ada Lagi Zona Hijau di Kalbar, Sutarmidji Setop Tatap Muka Siswa SMA dan SMK

"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit," ucap Hasanuddin.

Hasanuddin mengatakan, Indonesia memang memiliki parlemen, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, terdapat perbedaan dengan tugas dari parlemen dengan sistem parlementer.

Menurutnya, mosi tidak percaya (dalam politik) adalah pernyataan tidak percaya dari DPR kepada kebijakan pemerintah.

Halaman
123
Editor: Nasaruddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved