TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fraksi Partai Demokrat berharap kualitas dan kuantitas infrastruktur diwilayah yang belum memadai dapat ditingkatkan.

Hal tersebut dikatakan oleh Juru bicara Fraksi Demokrat, Neneng, M.Sos pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalbar ke-35 masa persidangan kesatu pada hari ini, Rabu, 14 Oktober 2020.

"Secara umum, kami Fraksi partai Demokrat mengapresiasi Nota Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan Saudara Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," kata Nenang.

"Kami berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD Tahun 2021 ini dapat tercapai," tambahnya.

Sebagai antisipasi, lanjut Nenang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus lebih kreatif dan cerdas dalam menggali serta mengelola sumber-sumber pendapatan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.

Baca juga: Selain Minta Pasien Meninggal Tak Divonis Covid 19, Fraksi Gerindra Juga Harap Gedung DPRD 7 Lantai

Selain itu juga perlu kiranya meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan, diantaranya melalui skema CSR untuk mengatasi keterbatasan dana pembangunan selain mengandalkan anggaran yang bersumber dari pajak dan retribusi.

"Kami berpandangan bahwa Belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang pengalokasiannya didasarkan pada prioritas pembangunan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta yang paling penting adalah tepat waktu dan tepat alokasi," jelasnya

Fraksi Demokray, lanjutnya, juga mengapresiasi bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap konsisten dengan RPJMD dan tetap memprioritaskan pada program peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

"Berkenaan dengan Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, utamakan di daerah-daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan demi mengurangi tingkat kesenjangan yang menjadi masalah utama di Kalimantan Barat," katanya

Tentu saja hal ini tidak terlepas dari panjangnya rentang kendali pemerintahan akibat belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai.