SITUASI Terkini Demo Jakarta Hari Ini Live YouTube Kompas TV Persaudaraan 212 Tolak UU Cipta Kerja
Massa aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja memenuhi kawasan Medan Merdeka Jakarta.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung demo di Jakarta untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja hari ini di Jakarta Selasa 13 Oktober 2020.
UU Omnibus Law Cipta Kerja memang mengundang berbagai prokontra di Tanah Air.
Akibat disahkannya UU Cipta Kerja demonstrasi terjadi dimana-mana.
Bahkan berjilid-jilid demo yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai elemen.
Massa aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja memenuhi kawasan Medan Merdeka Jakarta.
Sejumlah elemen massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana. Salah satu elemen masyarakat yanng membawa massa besar adalah Persaudaran Alumni 212.
PA 212 akan menggelar aksi penolakan dengan sebutan Aksi 310 Tolak UU Ciptaker/Cilaka.
Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin membenarkan bahwa pihaknya akan terlibat dalam aksi demonstrasi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di silang Monas, Selasa (13/10/2020).
Saat dikonfirmasi, Novel mengatakan bahwa aksi tersebut akan digelar oleh sekelompok massa yang terdiri dari beberapa kelompok ormas.
"Ini bagian dari PA 212 juga," ucap dia saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).
Baca juga: SITUASI Terkini Demo Jakarta Hari Ini Live YouTube Kompas TV Persaudaran 212 Tolak UU Cipta Kerja
Untuk jumlah massa, Novel belum bisa memastikan berapa orang yang akan terlibat dalam aksi ini.
"Aksi ini kan serentak di berbagai daerah, jadi untuk jumlah massa tergantung kondisi daerah masing-masing," ucap dia.
Novel menambahkan, aksi penolakan omnibus law bukan kali ini saja dilakukan oleh pihaknya.
Jauh sebelum buruh menggelar aksi terkait UU Cipta Kerja, pihaknya mengeklaim sudah melakukan penolakan sedari awal.
Dia berharap aksi hari ini bisa berjalan dengan baik dan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut omnibus law UU Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan buruh.
"Kami akan terus aksi sampai tuntutan kami dikabulkan," tutup dia.
Pantau situasi terkini situasi di seputar Istana Merdeka melalui tayangan Kompas TV dalam link berikut ini.
Nonton live streaming demo Jakarta klik link
Polisi berjaga, transportasi umum distop Unjuk rasa hari ini juga diperkirakan dihadiri oleh massa yang besar.
Maka dari itu, untuk menghindari kerusuhan terulang, polisi sudah menyiagakan personelnya di lokasi sejak pagi tadi.
Sejumlah sarana umum juga ditutup seperti halte-halte Transjakarta dan stasiun MRT yang ada di seputar lokasi unjuk rasa.
Bahkan, Transjakarta menghentikan pelayanan seluruh armada busnya sejak pukul 10.30 tadi lantaran aksi unjuk rasa hari ini.
Aksi protes UU Omibus Law Kalbar
Aksi demontrasi massa ke kantor DPRD Provinsi Kalbar kembali berlanjut pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Massa dari berbagai elemen masyarakat kembali menyuarakan aspirasinya kepada para wakil rakyat di Provinsi yang berasal dari delapan Dapil di Kalbar.
Kali ini, tuntutan tetap sama. Massa yang mayoritas menggunakan baju hijau dan membawa bendera Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menuntut agar UU Omninus Law dicabut dan Presiden segera mengeluarkan Perppu.
Aksi massa ini disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur yang juga politisi Partai Golkar.
Selain itu tampak pula anggota DPRD lainnya, mulai dari politisi PKB, H Irsan, politisi Gerindra, Sy Ishak Ali Almutahar, politisi Demokrat, Ermin Elviani dan politisi PKS, Arif Joni Prasetyo.
Sampai berita ini diturunkan, perwakilan massa melakukan audiensi dengan para anggota DPRD Kalbar.
Gubernur Sudah Sampaikan Aspirasi
Sebelumnya seperti yang diberitakan aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja juga sudah digelar gabungan mahasiswa dan berbagai elemen.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji memastikan di hadapan ratusan massa pengunjuk rasa penolakan Undang Undang Omnibus Law bahwa semua aspirasi telah disampaikan kepada Presiden melalui rapat tertutup secara virtual.
“Saya sampaikan tadi kita sudah rapat kordinasi dengan Presiden dan Menteri serta Gubernur seluruh Indonesia ,” ujarnya dihadapan para mahasiswa yang melakukan demo penolakan Undang Undang Omnibuslaw di Jalan Halaman Kantor Gubernur , Jumat 9 Oktober 2020.
Ia bahkan diberi kesempatan bicara yang keempat dari lima Gubernur lainnya.
Pada kesempatan tersebut dirinya sudah menyampaikan aspirasi berdarkan aspirasi yang ada di masyarakat, mahasiswa seluruh Kalbar dan elemen buruh atau pekerja .
“Karena UU sudah disahkan pilihan ada pada dua yakni yudicial riview atau perpu.
Aspirasi yang berkembang adalah pilihan pada Perpu, saya akan sampaikan surat kepada Presiden dan Presiden siap menerima surat itu.
Jadi aspirasi mahasiswa sudah saya sampaikan,” tegasnya.
Presiden menyampaikan untuk saat ini agar menjaga iklim yang kondusif dan aspirasi apapun akan disampaikan kepada Presiden .
Pada kesempatan tersebut, perwakilan mahasiswa memberi sanggahan langsung
terkait surat yang disampaikan Gubernur Kalbar ke presiden .
“Kita minta hasil secara konkrit Gubernur menolak Omnibuslaw.
Kita minta rilis rapat bisa disampaikan supaya kita bisa memberikan kabar kepada masyarakat,” tegas para mahasiswa saat itu.
Secara tegas Gubernur Sutarmidji menyebutkan bahwa rapat koodinasi dinyatakan tertutup dan yang bisa menyampaiakan hasilnya adalah presiden.
“Kondisi saya juga sebagai Gubernur harus dipahami tadi yang bisa menyampaikan hanya presiden.
Saya sependapat maka pilihan bukan yuridicial riviewe tapi Perpu yang artinya mencabut,” tegasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "[LINK LIVE STREAMING] Pantau Situasi Terkini Demo di Seputar Istana Hari Ini",