Kordum Aksi Amarah Tegaskan Akan Kawal Pernyataan Wakil Rakyat Layangkan Surat ke Presiden dan DPR
Isi komitmen itu adalah DPRD Sintang akan mengirim surat pernyataan dan komitmen pada hari ini ke Istana Presiden untuk menyampaikan penolakan terhada
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law berakhir damai dan kondusif. Baik Amarah (Aliansi Mahasiswa, Rakyat dan Buruh) maupun DPRD satu suara: sepakat menolak UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.
Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, DPRD Sintang juga membuat komitmen bersama dengan seluruh pimpinan fraksi.
Isi komitmen itu adalah DPRD Sintang akan mengirim surat pernyataan dan komitmen pada hari ini ke Istana Presiden untuk menyampaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Presiden harus mengeluarkan Perppu.
• Markus Jembari: Fraksi Demokrat Sedari Awal Tolak Omnibus Law
Ada dua surat yang akan disampaikan ke istana dan DPR RI. Pertama soal komitmen DPRD dan seluruh pimpinan, serta surat perihal penyampaian aspirasi Amarah Kabupaten Sintang.
"Sampai per hari ini, kita nyatakan puas. Namun kita akan terus mengawal. Kami akan tagih pernyataan mereka, karena apa yang mereka buat di kertas, ditandatangani, sayà pikir kalau janji ya harus ditepati," tegas Hengky Barnabas, Kordinasi Umum Aksi Amarah usai aksi menolak Omnibus Law. (*)
