Breaking News:

Sekwan DPRD Ketapang Minta Pegawai Tak Berpolitik Praktis

Terkait persiapan Pilkada, menurutya semua pegawai memiliki hak pilih masing-masing, namun yang jelas pegawai dilarang untuk berpolitik praktis.

TRIBUNPONTIANAK/ENRO
Ilustrasi Pilkada Serentak di Kalbar 2020 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang Maryadi Asmu'ie mengimbau kepada suluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Ketapang, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS, agar tidak berpolitik praktis.

Hal tersebut disampaikan Maryadi saat memberikan pembinaan kepada jajarannya pada Jumat 5 Oktober 2020.

Selain menyampaikan terkait netralitas pada Pilkada, ia juga menegaskan agar seluruh pegawai untuk memupuk kedisiplinan serta menerapkan protokol kesehatan berkaitan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

"Tujuannya adalah perbaikan kinerja PNS itu sendiri dalam segi pelayanan, selain itu tetap menjaga etika," kata Maryadi.

Terkait persiapan Pilkada, menurutya semua pegawai memiliki hak pilih masing-masing, namun yang jelas pegawai dilarang untuk berpolitik praktis.

Cegah Dini Karhutla, Bhabinkamtibmas Polsek Marau Polres Ketapang Lakukan Patroli

"Apabila ada ASN yang melanggar dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah nanti, dalam hal ini Bupati Ketapang tidak bisa membantu. Karena ASN diwajibkan untuk netral," terangnya.

Di masa pandemi Covid-19 ini, ia pun juga selalu menegaskan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya selalu menggunakan masker, baik berpergian maupun saat bertugas di lingkungan sekretariat DPRD Ketapang, serta usahakan cuci tangan setelah melakukan aktifitas pekerjaan.

"Tetap jalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah," ujarnya.

Selain itu ia juga menyampaikan imbauan Bupati Ketapang kepada para kepala OPD, harus memaksimalkan pelaksanaan penyerapan APBD 2020.

Dikatakannya, serapan APBD harus lebih maksimal lagi agar capaian pembangunan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2021 diharapkan penyusunan anggarannya agar lebih cepat sesuai dengan jadwal.

"Saya minta kepada kabag dan kasubbag program kegiatan untuk membantu penyusunan program tersebut sehingga penyerapannya sesuai dengan anggaran kas," pintanya.

Lebih lanjut, Maryadi juga menegaskan agar seluruh pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban, salah satunya dengan masuk kantor tepat waktu.

"Demi kelancaran dan kewajiban kita, kepada semua jajaran untuk tepat waktu dalam hal masuk jam kantor dan jam pulang. Apabila masih ada yang melanggar dalam hal ini akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan," tegasnya.

Untuk itu Maryadi menilai, tugas dan kewajiban sebagai pegawai memang tidak mudah. Namun, amanah yang diberikan harus dijalankan dengan baik.

"Saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian ini semua bukan untuk diri saya, namun untuk kita semua, untuk menjadikan kita lebih baik, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita," pungkasnya. (*)

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved