Kluster Perbankkan Ada di Kalbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar Tegaskan Hal Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, H Irsan meminta agar pihak bank yang merasa menjadi klaster baru covid 19 dapat memperketat protokol kesehata

Termasuk, mengutamakan keselamatan para karyawan dengan mengisolasi yang terkonfirmasi positif.

"Dengan data terakhir dari hasil swab yang dilakukan terdapat klaster baru di perbankan sebafau bank yang melayani traksaksi keuangan di masyarakat, maka diharapkan disamping menjalankan fungsinya untuk pelayanan juga harus mengutamakan keselamatan baik dari para karyawan bank itu sendiri juga keselamatan dari masyarakat yang datang ke bank," kata H Irsan, Selasa (29/09/2020).

"Penerapan protokol kesehatan di bank-bank yang ada di Kalbar juga diharapkan semakin ketat dan disiplin, disisi lain memang harus dibatasi maksimal pelayanan dan jam layanannya sehingga pelayanan tetap berjalan tetapi lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan semuanya," tambahnya.

• Bank Kalbar Jalankan WFH, Ajak Masyarakat Optimalkan Layanan Digital

Politisi PKB ini pun mendorong agar pihak pemda melakukan kerja-kerja maksimal untuk menimalisir penularan klaster perbankkan tersebut.

"Saya disini sebagai Ketua komisi III yang bermitra dengan perbankan mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam mengantisipasi penyebaran covid-19 ini dari klaster perkantoran," jelasnya.

"Disarankan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat untuk isolasi dari para karyawan yang sudah terkonfirmasi positif covid 19 apakah disiapkan di kantor dan bank-bank bersangkutan yang juga harus mengedepankan keselamatan dan kesehatannya," tambah H Irsan.

Termasuk, kata dia, kelayakan tempat dari isolasi tersebut agar yang sudah positif tidak semakin parah dan dapat menyebarkan ke orang lain.

"Karena semakin masifnya penambahan pasian covid-19 dari transmisi lokal maka perlu adanya pembatasan-pembatasan kegiatan yang mendatangkan orang banyak danditerapkannya sanksi bagi warga yang tidak patuhi protokol kesehatan," pungkasnya. (*)