Senator Kalbar Sukiryanto Harap Pesantren Jadi Tonggak Implementasi Empat Pilar Kebangsaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara senator asal Kalbar, H Sukiryanto, S.Ag terus mensosialisasikan pentingnya empat pilar, Kamis (24/09/2020).

Hal ini pun sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 mengenai keanggotaan MPR dimana MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang salah satu tugasnya adalah untuk memasyarakatkan empat pilar kebangsaan.

Seluruh anggota MPR melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan menyasar pada penyelenggara negara dan kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai metode dan melalui praktik di lingkungan instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan kelompok masyarakat lainnya.

• Anggota MPR RI Alifuddin Sosialisasikan Empat Pilar di Singkawang

Pada kesempatan ini sosialisasi dilaksanakan di Pesantren Nahdlatus Syubban yang terletak di Jalan Apel, Pontianak Barat dan diasuh oleh KH Rustamadji yang juga merupakan Rais Syuriyah PCNU Kota Pontianak.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini dinilai penting karena MPR menilai masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

"Tanpa gerakan nasional pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar," ujar H Sukiryanto.

Dalam kesempatan ini H. Sukiryanto juga berharap pondok-pondok pesantren bisa menjadi tonggak implementasi empat pilar kebangsaan dan para santri adalah generasi milenial penerus kemajuan bangsa dimana dibebankan kepada mereka untuk menjadi agen perubahan yang mampu menggerakan roda zaman dan memberi warna serta corak kehidupan bangsa.

"Para santri ini adalah salah satu aset berharga bangsa Indonesia dalam menggapai Indonesia Emas 2045," katanya.

Bangsa Indonesia, lanjut dia, masih dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti melemahnya toleransi dalam keberagaman, de-moralisasi pada generasi milenial, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, masih tingginya kesenjangan sosial, permasalahan narkoba, hingga merebaknya LGBT yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Dalam kurun waktu 13 tahun oleh survey LSI tahun 2018 dinyatakan bahwa masyarakat yang pro terhadap pancasila mengalami penurunan sekitar 10 persen, dimana pada 2005 didapatkan masyarakat yang pro pancasila mencapai 85,2 persen.

"DPD juga akan terus mendorong Pemerintah dalam tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan terhadap Pesantren, sesuai dengan UU No.18/2019 tentang Pesantren yang mana Negara secara de facto dan de jure telah mengakui keberadaan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," katanya. (*)