Breaking News:

Sepakati Pilkada Serentak Tetap Dilanjutkan dengan Penegakan Disiplin Protokol Covid-19

Melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain.

TRIBUNPONTIANAK/ENRO
Ilustrasi Pilkada Serentak di Kalbar 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Walau sempat ada permintaan penundaan, pelaksanaan Pilkada 2020 yang bakal digelar pada 9 Desember ini akan tetap dilaksanakan.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, Senin 21 Desember 2020.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali.  

Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dikutip Tribunpontianak.co.id dari salinan kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tertanggal Senin 21 September 2020.  

Pada poin kesimpulan kedua, dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol Covid-19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam, khususnya ditekankan pada pengaturan diantaranya untuk :

Melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain. 

Mendorong terjadinya kampanye melalui media daring. 

KPU Kalbar Harap Pencegahan dan Protokol Covid 19 Benar-benar Dilaksanakan di Pilkada 2020

Mewajibkan penggunaan masker, handsanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampany.  

Penegakan disiplin dan sanksi umum yang tegas sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota khususnya pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3); UU nomor 4 tahun 1984 tentsng wabah penyakit menular, khususnya pasal 14 ayat (1); UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, khususnya pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218;

Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap covid 19; pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

Untuk poin kesimpulan ketiga, berdasarkan penjelasan Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol Covid-19.

Komisi II DPR RI meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kememdagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Polri diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti : 

Tahapan penetapan pasangan calon, tahapan penyelesaian sengketa calon, tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan penyelesaian sengketa hasil.

Sementara untuk poin kesimpulan keempat,  melalui komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur, dan berkelanjutan kepada satgas penanganan Covid-19 tentang status zona dan resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19.  

--

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved