Breaking News:

Pemprov Kaji Penggunaan Nuklir untuk Listrik Kalbar

Penolakan itu menyikapi raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalbar Tahun 2020-2050.

TRIBUN PONTIANAK/Ridho Panji Pradana
Suasana saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Kalbar terkait penyampaian jawaban Gubernur Kalbar atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap enam raperda yang diusulkan, Senin (21/09/2020). -- 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wagub Kalbar, Ria Norsan mengungkapkan jika Pemprov Kalbar akan kembali mengkaji penggunaan nuklir untuk listrik di Kalbar.

Hal ini karena ada satu diantara fraksi di DPRD Provinsi Kalbar, disebutkan Norsan menolak dan memilih agar menggunakan energi terbarukan lainnya.

"Ada salah satu fraksi di DPRD tidak setuju dengan tenaga listrik melalui nuklir, tapi nanti kita kaji lagi, kita kaji untung rugi dan baik buruknya untuk masyarakat, memang nuklir ada dampak radiasinya, tapi kalau tempatnya jauh lebih efisien pakai nuklir. 

Kalau pakai nuklir lampu kite tak mati-mati lagi ," kata Wagub Kalbar, Ria Norsan, Senin (21/09/2020).

Lanjut dikatakan Norsan, memang permasalahan energi terutama terkait listrik masih menjadi masalah si Kalbar, namun pihaknya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama desa.

VIDEO: Sutarmidji Perlihatkan Kelebihan Data Analytic Room Pemprov Kalbar pada Delegasi PLTN Jepang

"Energi daerah untuk tenaga listrik ada sekitar 200 desa lebih yang belum dialiri listrik.

Kita ada 3.021 desa, jadi masih ada sekitar 200 lebih desa belum teraliri listrik. Namun kita telah berupaya menggunakan lampu solar cell untuk masuk ke desa, dan kedepannya kita upayakan PLN masuk ke sana," jelasnya.

Untuk diketahui, Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar menolak penggunaan nuklir untuk energi terbarukan Kalbar.

Penolakan itu menyikapi raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalbar Tahun 2020-2050.

Juru bicara Fraksi PAN Kalbar, Tony Kurniadi mengungkapkan jika Energi Daerah Provinsi hendaknya menjadi solusi alternatif bagi Pemerintah daerah terhadap kebutuhan energi.

Sehingga kedepannya, kata dia, Kalimantan Barat tidak perlu lagi mengimpor listrik dari negara tetangga dan seluruh desa tanpa terkecuali dapat dialiri listrik dengan cukup.

Dengan begitu, lanjut Tony, tidak ada lagi yang namanya pemadaman bergilir dan atau byarpet untuk itu diperlukan adanya eksplorasi sumber–sumber energi alternatif selain Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

"Namun dalam hal ini  kami sangat-sangat  tidak menyarankan penggunaan energi nuklir karena resiko dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia," kata Tony. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved