TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah menerangkan sejumlah anggota DPRD Kalbar yang maju pilkada masih menerima gaji dan hak-hak sebagai anggota dewan.

Hal ini karena SK Pemberhentian dari para wakil rakyat yang maju untuk meraih pucuk kepemimpinan disuatu daerah tersebut masih berproses.

"Kalau memang masih belum ada pemberhentian, maka anggota dewan yang maju pilkada masih menerima hak mereka (gaji dan tunjangan lainnya di DPRD, red)," kata Suriansyah, Senin (21/09/2020).

• Suriansyah Harap Prioritaskan Rapid Test dan Swab pada Pelayanan Publik

Namun, dikatakannya jika setiap anggota dewan yang maju Pilkada secara pribadi sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri, terhitung saat mereka mendaftar.

Didalam ketentuan, lanjutnya, apabila mereka sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah sudah wajib mengantongi surat SK pemberhentian yang diproses melalui DPRD Provinsi dengan membawa surat permohonan yang bersangkutan dan surat keterangan dari partai yang mereka wakili diajukan kepada pimpinan DPRD, dan setelah itu baru diajukan ke Kemendagri melalui Gubernur Kalbar untuk dibuatkan SK pemberhentian.

"Apabila SK Pemberhentian sudah kami terima, maka pimpinan DPRD membuat surat pemberhentian terhadap anggota dewan tersebut. Terhadap anggota DPRD pengganti, DPRD akan mengajukan berdasarkan usulan dari parpol yang bersangkutan dan KPU," katanya.

Setelah itu, lanjut politisi Gerindra ini, anggota DPRD pengganti akan diajukan melalui Gubernur untuk dimintakan SK pengangkatan oleh Mendagri, setelah diterima baru akan digelar paripurna pengangkatan sumpah dan janji DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW). (*)