TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar mendukung penuh enam Raperda usulan dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

Untuk diketahui, enam Raperda yang diusulkan pemerintah provinsi Kalbar ialah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalbar Tahun 2020-2050.

Retribusi Daerah; Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Raperda itu pun telah dibacakan nota penjelasan Gubernur oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), A.L Leysandri pada Rabu 16 September 2020.

• Anggota DPRD Kalbar Dorong Perguruan Tinggi Lakukan Swab Test Bagi Mahasiswa

"Berdasarkan kajian serta pertimbangan terhadap 6 Raperda yang diajukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Kalbar, Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar menyambut baik dan mendukung untuk selanjutnya dapat di bahas secara bersama-sama dalam sebuah Pansus dan untuk selanjutnya dapat segera ditetapkan sebagai sebuah perda," kata juru bicara Fraksi PAN, Tony Kurniadi kepada Tribun, Jumat (18/09/2020).

Sebelumnya, dipaparkan Tony mengenai raperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diharapkan menjadi momentum pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika setuntas-tuntasnya di Bumi Khatulistiwa.

Kemudian untuk Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED–P) Kalbar Tahun 2020-2050 diharap menjadi solusi alternatif bagi Pemerintah daerah terhadap kebutuhan energi.

Sehingga kedepannya, kata Tony, Kalimantan Barat tidak perlu lagi mengimpor listrik dari negara tetangga dan seluruh desa tanpa terkecuali dapat dialiri listrik dengan cukup dan tidak ada lagi yang namanya pemadaman bergilir dan atau byarpet.

Namun untuk itu, lanjutnya, diperlukan adanya eksplorasi sumber–sumber energi alternatif selain Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

• Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar Suib Dorong Pengembangan Potensi Perekonomian di Perbatasan

"Dalam  hal ini kami sangat-sangat tidak menyarankan penggunaan energi nuklir karena resiko dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia," ujarnya.

Sementara untuk raperda tentang retribusi,  Daerah, Tony mengatakan jika pihaknya berharap berharap setidaknya dalam 3 tahun mendatang APBD Kalimantan Barat dapat tembus angka Rp. 10 trilyun. 

Lanjut untuk raperda perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, Tony berharap kedepannya terjalin sinergisitas seluruh stake holder yang ada dalam rangka berkomitmen mengelola ekosistem gambut secara  terencana dan terarah.

Mengenai raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Tony menyebutkan jika Fraksi PAN menilai sangatlah penting mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara efektif sebagai upaya mewujudkan reformasi hukum.

Oleh karena itu, lanjutnya, diharapkan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat mesti mengambil peran strategis dan taktis dalam  memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Terakhir mengenai Raperda penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Tony berharap kedepannya jika telah menjadi Perda dapat  berjalan dengan efektif di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat.