Breaking News:

Harisson: Pengusaha Berperan Ikut Mensosilisasikan Protokol Kesehatan Covid, Bandel Wajib di Sanksi

Dalam upaya menekan penyebaran kasus covid-19 telah dikeluarkan Pergub nomor 110 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Ke

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Kadiskes Kalbar Harisson menghadiri penyerahan masker secara simbolis oleh Gubernur Sutarmidji kepada Ketua PKK Provinsi Kalbar dalam acara Gebrak Masker di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (17/8/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pandemi Covid -19 saat ini tengah melanda banyak negara termasuk Indonesia . Satu diantara Provinsi di Indonesia yang saat ini juga tengah dilanda Pandemi Covid-19 adalah Provinsi Kalbar.

Pemprov Kalbar sejauh ini terus berusaha untuk melakukan pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Kalbar.

Dalam upaya menekan penyebaran kasus covid-19 telah dikeluarkan Pergub nomor 110 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson mengatakan dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 dilaksanakan dengan cara Pentahelix dan diperlukan kerjasama dari seluruh komponen mulai dari Pemerintah ,Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Ulama, Pengusaha , dan Media.

Pemprov Kalbar Perketat Pintu Masuk ke Kalbar, Harisson: Swab Penumpang di Bandara Supadio

“Jadi semua harus berperan dan disitu ada peran pengusaha yang dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk sarana dan prasarana atau dalam bentuk bansos untuk penduduk terdampak covid-19,” ujarnya.

Ia mengatakan Pengusaha juga diminta mensosialisasikan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan . Jadi pengusaha diminta juga melakukan kegiatan pencegahan penyebaran covid-9 ditempat usahanya.

Adapun sanksi yang diberikan bagi pengusaha yang tidak patuh seperti teguran lisan atau tertulis dan denda administratif sebesar Rp 1000.000 , penghentian sementara operasional usaha, pencabutan izin usaha dan , atau apabila terdapat kluster ketejangkitan covid-19 dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang . Maka biaya pengobatan pasien covid-19 ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.

“Sebagai pengusaha yang juga masyarakat . Para pengusaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19,” ujarnya.

Harisson menyampaikan kalau pihak pengusaha tidak melakukannya bahwa sesuai intruksi presiden bagi yang tidak melakukan disiplin dan sosialisasi maka dia dikenakan sanksi .

“Jangan sampai pengusaha cenderung membiarkan pengunjung tertular covid -19 ditempat usahanya.
Kalau dia cendurung tidak peduli demi keungtungan pribadi maka dia wajib dikenakan sanksi ,” tegas Harisson.

Ia mengatakan kalau tidak mau disanksi cukup dengan memberitahu masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.

“Jadi pengusaha jangan mau untuung saja . Dimana pandemi covid-19 saat ini dia juga harus berfikir keselamatan masyarakat yang berkunjung ditempat usahanya,” ujarnya.

Ia mengatakan apabila pengsuaha tidak mau di sanksi seharusnya jangan bandel dan tetap ikuti aturan yang telah berlaku.

“Jadi maunya gimana mau usahanya untung tapi masyarakat tertular covid-19 itu sangat membahayakan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved