TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Hariadi menyatakan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten / kota dalam upaya memberantas buta aksara yang ada di Kalbar.

Hal ini terus ditingkatkan mengingat berdasarkan hasil Susenas BPS 2019 Kalbar berada di posisi ke 6 di Indonesia dalam kategori masyarakatnya masih tinggi buta aksara.

Sesuai dengan kewenangan pengelolaan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan non formal ada di pemerintah kabupaten dan kota.

"Kami melakukan koordinasi dengan Dikbud kabupaten dan kota dalam upaya untuk memberantas buta aksara yang ada di Kalbar sesuai UU nomor 23 tahun 2014 ", ungkapnya.

• Disdikbud Kalbar Raih Peringkat 4 Dapodik Terbaik Se-Indonesia dalam Pelaksanaan PPDB

Dinas Pendidikan juga melaksanakan gebyar keaksaraan fungsional setiap tahunnya sebagai upaya menekan tingkat buta aksara yang ada di Kalbar meski tahun 2020 ini mengalami penundaan akibat covid-19.

"Kami juga secara rutin melaksanakan gebyar keaksaraan fungsional dalam rangka menekan tingginya tingkat buta aksara yang ada di Kalbar. 

Tetapi untuk tahun 2020 ini belum dilaksanakan karena anggaran difokuskan pada penanganan Covid-19" jelasnya.

Selain itu pemerintah pusat melalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membantu pengalokasian anggaran pemberantasan buta aksara yang langsung diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang ada.

" Bantuan juga didapatkan dari Kemendikbud yang mengalokasikan anggaran dalam upaya memberantas buta aksara yang diberikan secara langsung kepada PKMB dan SKB yang terdaftar di masing-masing kabupaten / kota" tuturnya.