Breaking News:

KPU Kalbar Pastikan Petahana Telah Ajukan Surat Cuti Diluar Tanggungan Negara

Surat cuti tersebut merupakan satu di antara berkas persyaratan yang dibuat oleh petahana yang kembali mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

TRIBUNPONTIANAK/ENRO
Ilustrasi Pilkada Serentak di Kalbar 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - KPU Provinsi Kalbar memastikan sejumlah bakal pasangan calon dari kubu petahana ataupun inkamben yang kembali maju Pilkada 2020 di tujuh daerah yang ada di Kalbar telah mengajukan surat cuti diluar tanggungan negara.

Surat cuti tersebut merupakan satu di antara berkas persyaratan yang dibuat oleh petahana yang kembali mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

Diketahui, petahana yang kembali maju di Pilkada 2020 untuk tujuh daerah di Kalbar ialah Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili-Hairiah, kemudian Bupati Ketapang, Martin Rantan, Bupati dan Wakil Bupati Sintang, Jarot Winarno-Askiman, Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Rupinus-Aloysius, serta Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Panji-Dadi Sunarya Usfa Y.

KPU Ketapang: Bakal Calon Bupati Dari Petahana Wajib Cuti Saat Kampanye

Walaupun memang, dibeberapa pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut memilih untuk tidak kembali bersama diperiode kedua.

"Kalau diaturan PKPU, petahana saat pendaftaran menyerahkan surat secara tertulis yang menyatakan bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye," kata Divisi Teknis KPU Kalbar, Erwin Irawan, Rabu (09/09/2020).

Hal tersebut, dikatakannya juga telah diatur dalam UU 10 tahun 2016 pasal 70 ayat 3 juga tegaskan dan mengatur Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah mencalonkan diri didaerah yang sama atau petahana harus memenubi ketentuan, di antaranya cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Diluar tanggungan fasilitas negara tersebut ialah sarana mobilitas seperti kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemda kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan selain itu, termasuk pula sarana perkantoran, radio daerah, sandi telekomunikasi milik pemda dan peralatan lainnya.

KPU Sekadau Ingatkan Berkas Cuti Petahana Harus Sudah Ada di KPU Sebelum Kampanye Dimulai

"Yang mengeluarkan cuti nanti kalau ditingkat Gubernur diberikan oleh Mendagri, sementara ditingkat Bupati maka dikeluarkan oleh Gubernur kemudian baru disampaikan ke KPU," kata Erwin.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan jika sampai ini KPU di Kabupaten masih melakukan proses verifikasi administrasi yang diserahkan bakal calon, nanti akan ada diumumkan mana yang memenuhi syarat, mana yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan.

Verifikasi dilakukan dari tanggal 6-12 September 2020, baru ditanggal 23 September akan dilakukan penetapan calon, setelah itu cabut nomor urut dan tahapan kampanye.

"Inikan proses, juga belum ditetapkan sebagai calon, yang jelas mekanismenya sudah mengajukan surat pernyataan saat mendaftar," pungkasnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved