Breaking News:

BKAD Provinsi Kalbar Sebut Masih Tersisa Satu Lembaga Belum Menuntaskan SPJ Dana Hibah Pemrov 2019

Ia menyampaikan pihaknya hampir menuntaskan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal adanya 38 lembaga penerima hibah tahun 2019 yang belum

NET
Ilustrasi 

“Sebenarnya dalam hibah tanggung jawab penuh dari penerima, tapi bagaimanapun catatan pertanggungjawaban harus disampaikan 31 Desember 2019. Harusnya tidak lewat, tapi adanya covid-19 pergerakan orang terbatas, biasakan diselesaikan Februari atau Maret. Tapi ada juga yang lancar walaupun jauh. Jadi permasalahan lebih ke masalah teknis, administrasi.

Dikatakannya secara umum untuk persyaratan LPJ oleh penerima tidak dipersulit dan tidak dibuat rumit. Namun yang terpenting ada bukti kegiatan, bukti foto dan bukti lainny yang lengkap.

“Kami juga memaklumi kemampuan penerima hibah. Tapi yang penting laporkan saja dana yang dipakai. Jika menerima maka wajib melaporkan. Kalau tidak patuh bisa menjadi catatan kami ke depan, dan bisa tidak dapat lagi ,” tegasnya.

Ia mengatakan tahun depan kewenangan hibah akan berubah, mengacu pada PP No 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah akan mengalami penyesuaian dana hibah ini.

“Artinya bagi kami BKAD tidak lagi seperti ini. memproses dan mempertanggungjawabkan membuat NPHD dan lain-lain. Nanti hibah sesuai dengan OPD, jadi ada OPD masing-masing misalnya bantuan lembaga pendidikan dia ada di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Ia mengatakan apabila dana hibah untuk lembaga pendidikan . Maka kelola oleh Dinas pendidikan dan akan masuk dalam anggaran mereka.

“Jadi tahun 2020 masih seperti ini, mulai 2021 berbeda. 2021 akan ada Pergub baru turunan dari PP itu,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengatakan keterlambatan ini hanya pada masalah administrasi saja dan masih ada waktu untuk menyelesaikannya.

“Kalau itu administrasi saja, Kita masih punya waktu untuk menyelesaikannya. Sebagian masih terus kita tagih. SPJ nya belum disampaikan tapi sebagian sudah kita minta,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Kepala BPBD Kalbar Sebut Kalbar Harus Tetap Waspada Karhutla

Ia mengatakan pertanggungjawaban dana hibah sepenuhnya pada penerima, berbeda dengan penerima Bansos pertanggungjawaban ada pada kepala daerah.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved