Breaking News:

Pemkab Kapuas Hulu dan Kementerian Agraria Bahas Tata Ruang Kecamatan Badau

Zaini menjelaskan, Kecamatan Badau merupakan cerminan daripada wajah Indonesia ke negara Malaysia, karena Badau merupakan kecamatan berbatasan langsun

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir didampingi Waki Bupati Antonius L Ain Pamero dan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Mohd Zaini, saat menghadiri kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi lewat Vicon, dengan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (26/8/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Mohd Zaini menyatakan, kalau pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terkait pemanfaatan ruang di kawasan Kota Badau Kecamatan Badau wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Rapat tersebut kami melakukan vidcon, untuk mengikuti protop kesehatan, tidak ada melaksanakan kegiatan secara tatap muka, demi pencegahan penyebaran Covid-19," ujarnya kepada wartawan, Senin (31/8/2020).

Zaini menjelaskan, Kecamatan Badau merupakan cerminan daripada wajah Indonesia ke negara Malaysia, karena Badau merupakan kecamatan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

"Maka dari itu bagaimana kedepannya, kita lakukan semacam pemetaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Khususnya Badau nanti ada zonasi - zonasi yang memang yang sesuai dengan peruntukan," ucapnya.

Diharapkan kedepannya, supaya tata ruang kota Badau lebih baik lagi.

Hanya saja saat ini menjadi persoalan adalah, Kota Badau inikan sudah ada lebih awal, dan nanti dikhawatirkan akan terjadi benturan dengan masyarakat terkait Perbup, tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kota Badau yang nantinya sebelum diterapkan.

Pendataan UMKM di Kapuas Hulu Tidak Melibatkan Organisasi

"Perbup inikan mungkin keluar tapi kita untuk menertibkan sebelumnya ya agak sulit karena masyarakat inikan agak berbeda pandangan. Kok ngapa dulu boleh. Seperti penertiban peruntukan kawasan pasar, pertanian dan lainnya yang mungkin sebelumnya memang belum tertata dengan baik," ujarnya.

Zaini pun berharap, dengan peraturan Bupati ini kan bahwa kawasan itukan akan lebih baik cuma memang perlu kehati-hatian Pemda dalam menerapkan Perbup ke masyarakat.

"Memang kita upayakan Perbup ini dapat segera direalisasikan, tentunya harapan pemerintah pusat ini kepada Pemkab pada tahun ini Perbup ini bisa dilaksanakan. Tapi kita tetap sosialisasikan terlebih dahulu Perbup ini," ungkapnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved