Breaking News:

Sinergi PPATK dan Bank Indonesia Cegah dan Berantas Masuknya Dana Hasil TPPU dan Pendanaan Terorisme

Dengan cara mencegah dan memberantas masuknya dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) ke sektor k

NET
Logo Bank Indonesia 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia berkomitmen mendukung terwujudnya integritas dan stabilitas sistem keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan cara mencegah dan memberantas masuknya dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) ke sektor keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia.

Pertemuan ini dihadiri Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng. Bertujuan untuk mengevaluasi langkah bersama yang selama ini dilakukan oleh PPATK dan Bank Indonesia.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan pertemuan dengan Bank Indonesia itu merupakan hal yang penting untuk mendorong sistem pembayaran yang efisien, aman, dan sekaligus berintegritas.

Baik sistem pembayaran yang menggunakan uang tunai, transfer dana, uang elektronik dan sistem pembayaran lain seperti digital payment service.

OJK Dorong Peran Industri Fintech Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

"Pada akhirnya pertumbuhan yang sustainable dari sistem keuangan, sistem pembayaran dan bahkan sistem ekonomi akan sangat bergantung kepada tingkat integritas sistem tersebut," terangnya, Rabu (26/8/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng menyampaikan bahwa Bank Indonesia mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Komitmen tersebut selaras dengan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dengan integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

"Melalui komitmen tersebut, kredibilitas dan reputasi Indonesia dapat meningkat di dunia internasional dan mendukung iklim investasi Indonesia," jelasnya.

Selain penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan, dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan Indonesia menjadi anggota organisasi internasional Financial Action Task Force (FATF) dan rencana kedatangan tim asesor FATF pada bulan November 2020.

Halaman
12
Penulis: Septi Dwisabrina
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved