Breaking News:

Pemprov Dukung Kerjasama Pemegang Izin Usaha Dengan Masyarakat Areal Bernilai Konservasi Tinggi

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat , Leysandri menyampaikan Pemprov Kalbar sangat mendukung penandatanganan naskah kerja sama antara pemegang

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Penandatangan naskah kerjasama antara pemegang Izin Usaha dengan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah kerja dalam pengelola dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu Tahun 2020 oleh Dinas LHK Kalbar di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (25/8/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar menggelar acara penandatangan naskah kerjasama antara pemegang Izin Usaha dengan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah kerja dalam pengelola dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu Tahun 2020.

Penandatangan kerjasama tersebut dibuka langsung oleh Sekda Kalbar, AL Leysandri di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (25/8/2020).

Penyelenggaraan acara penandatanganan naskah kerjasama ini merupakan salah satu terobosan dan momentum yang sangat penting dan strategis yang coba di dorong dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat pada areal bernilai konservasi tinggi yang disebut dengan Green Collaboration.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Leysandri menyampaikan Pemprov Kalbar sangat mendukung penandatanganan naskah kerja sama antara pemegang izin usaha dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja dalam pemanfaatan hasil kerja bukan kayu.

“Ini salah satu upaya terobosan dari Pemprov Kalbar baik Dinas LHK Kalbar terkait dengan bagaimana mengembangkan hasil hutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Berikut Daftar 17 Aset Pemprov Kalbar yang Ditunda Persetujuan Penjualannya Oleh DPRD

Dikatakannya selama ini sentukan Pemerintah masih minim sekali dengan adanya green colaborartion ini diharapkan kebijakan Gubernur Kalbar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

“Program ini salah satu upaya yang dijalankan jajaran Pemprov Kalbar yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Inilah yang menjadi harapan gubernur bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat Kalbar,” jelasnya.

Ia mengatakan bagaimanapun kehidupan kawasan hutan sangat familiar dan ketika ada permintaan dari masyarakat petani agar ada kebijakan pemerintah untuk membuat satu regulasi bagaimana bisa membakar hutan untuk pengelolaan pertanian, bukan untuk lain-lain.

“Ini sudah kita akomodir dengan keluarnya peraturan gubernur. Mudah- mudahan kerja sama hari ini bisa menjadi trobosan baru untuk Kalbar bagaimana memulai usaha berbasis kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved