Pembelajaran Jarak Jauh Banyak Kendala, Ini Langkah Komisi X dan Pemerintah
Memang kondisi darurat pembelajaran jarak jauh ini kan pasti banyak masalah. Karena kita sama sekali tidak siap, karena itu jadi masalah
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot menyebut pembelajaran jarak jauh ditemukan banyak masalah, karena diberlakukan dalam kondiai darurat, sehingga secara sumber daya dan infrastruktur tidak siap.
"Memang kondisi darurat pembelajaran jarak jauh ini kan pasti banyak masalah. Karena kita sama sekali tidak siap, karena itu jadi masalah. Seperti soal jaringan intwrnet, materi pembelajaran, kuora internet, orangtua tidak mampu beli, hingga siswa belum memiliki gadget," ungkap Adrianus Asia Sidot belum lama ini.
Sidot menyebut Komisi X bersama dengan pemerintah sudah membicarakan persoalan tersebut, seperti dengan Kementrian Kominfo.
Komisi X kata Sidot meminta Kementrian Kominfo untuk memperluas jaringan di sejumlah pelosok dan daerah terpencil.
• Polres Mempawah Terus Sampaikan Imbauan Protokol Kesehatan di Masyarakat dan Lingkungan Mapolres
"Itu harus diperioritaskan. Lalu penyedia jasa intermet itu juga diminta paling tidak untuk menurunkan harga (kuota) dan menggunakan CSR untuk membantu siswa kurang mampu yang ada di daerah terpencil, dan membebaskan mereka dari harga atau biaya kuota," beber Adrianus Asia Sidot.
Mengenai siswa yang tidak punya gadget, Komisi X juga mendorong agar PT Into Bandung memprosuksi gadget khusus hanh murah dan canggih untuk memenuhi kebutuhan.
"Kalau sudah diproduksi, kita minta kepada kementrian pendidikan membiayai ini semua sehingga gadget bisa dibagikan secara gratis kepada para siswa, di daerah terpencil terutama. Kurang mampu itu jadi patokannya," ujar Adrianus Asia Sidot.
Selain itu, komisi X juga meminta Kemendikbud untuk menyusun kurikulum adaptif khusus selama Covid-19, sehingga para siswa tidak dibebani dengan tugas seperti sekarang.
"Kalau sekarang, guru memberikan tugas yang terlalu banyak dan harus menuntaskan kurikulum. Sekarang direlaksasi, kurikulum tidak harus tuntas, tidak harus jadi patokan. Yang penting kontennya itu bisa diserap. Pemerintah dan komisi x sudah melakukan banyak hal membantu masyarakat khususmya dunia pendidikan," jelas Adrianus Asia Sidot.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
