Breaking News:

NGO Dorong Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Ketapang

Diskusi terfokus tentang percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kabupaten Ketapang

IST/Rony/Konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih
DISKUSI - Suasana diskusi terfokus tentang percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kabupaten Ketapang, Jumat (14/2020). Diskusi ini diiukuti dua puluhan pimpinan dan aktivis senior CSO dari konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar dan AMA Jalai Kendawangan (AMA-JK). 

* Citizen Reporter

Oleh: Giring | Konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih

PONTIANAK - Sekitar dua puluhan pimpinan dan aktivis senior CSO dari konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar dan AMA Jalai Kendawangan (AMA-JK) menggelar diskusi terfokus tentang percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kabupaten Ketapang. Diskusi dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut dilakukan di Jurung Institut Dayakologi, di Pontianak, pada Jumat, 14 Agustus 2020.

Tujuan diskusi yang memadukan cara daring dan luring ini adalah: (1) mengupdate kesiapan di tingkat komunitas potensial untuk konsolidasi syarat pengajuan pengakuan masyarakat hukum adat, (2) mendiskusikan langkah strategis untuk mendesak percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kab. Ketapang.

Krissusandi Gunui', Direktur Eksekutif Institut Dayakologi, dalam sambutannya mengatakan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adat perlu pendekatan regulasi. Kerja-kerja di tingkat komunitas memang sudah dan sedang terus berjalan.

"Pemda Ketapang, dalam hal ini perlu didesak agar segera mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, walaupun regulasi bukan satu-satunya alat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat," ujar Krissusandi Gunui'.

Maskendari, tokoh pemuda Kabupaten Ketapang, anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2014-2019 saat menjadi pemantik diskusi tersebut mengatakan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adat di Kabupaten Ketapang sangat urgen untuk menyelamatkan sumber daya lokal di komunitas dari perusakan akibat dampak ekspansi investasi di wilayah masyarakat hukum adat.

"Saya telah meminta update dari Ketua Pansus perda PPMHA Kab. Ketapang, bahwa pembahasan lanjutan hingga pengesahan akan dilakukan pada September 2020 ini," Maskendari, mengutip Ignasius Irawan.

Hal senada diungkapkan Ansilla Twiseda Mecer, Direktur Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih bahwa pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kabupaten Ketapang karena kekayaan khazanah kearifan lokal di daerah ini semakin sedikit.

“Masyarakat adat harus diapresiasi karena telah memelihara kelestarian lingkungan meskipun mereka juga tergantung pada hutan dan sumberdaya alam," kata Ansilla Twiseda Mecer.

Persiapan di Komunitas
Darmono, Sekjen AMA-JK bersama Regina, aktivis lapangan ID, dari Sekretariat Tanjung, melalui daring menginfokan jika persiapan komunitas potensial untuk pengajuan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah dan terus dikonsolidasikan.

"Data geospasial atau profil wilayah masyarakat hukum adat telah siap. Setidaknya sudah 22 komunitas telah siap termasuk surat permohonan percepatan pengesahan Perda PPMHA Kab. Ketapang,"ujarnya. Dia juga menyampaikan jika Bupati Ketapang saat audiensi beberapa waktu sebelum ini berjanji untuk menerima semua kelengkapan administrasi itu setelah pandemi Covid-19 nanti," ujarnya mengutip Martin Rantan, Bupati Ketapang.

Dorongan baik melalui pendekatan komunitas maupun melalui dukungan inisiatif Pemda C.q. Bupati Ketapang telah dimulau sejak 3 tahun lalu tatkala Konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, melalui koordinasi PPSDAKP Pancur Kasih.

Naskah Akademik hingga Raperda PPMHA Kab. Ketapang telah diterima dan dibahas si tingkat Pemerintah Daerah yang ketika itu setelah final sesuai masukan para pihak--diserahkan ke DPRD kab. Ketapang. Semoga Pansus Perda PPMHA Kab. Ketapang DPRD Kab. Ketapang terus bekerja serius hingga pengesahannya tahun 2020 ini. *

Penulis: Stefanus Akim
Editor: Stefanus Akim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved