PP PMKRI Audiensi Virtual Bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bahas Persoalan Bangsa

Pada kepengurusan periode ini, kami juga memberi fokus kepada isu-isu yang sekiranya dapat disinergikan dengan pihak Kementerian Luar Negeri.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
AUDIENSI - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaksanakan audiensi secara virtual melalui platform zoom dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) yang diwakili oleh Direktur Diplomasi Publik, Yusron B. Ambary, pada Jumat (7/8/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaksanakan audiensi secara virtual melalui platform zoom dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) yang diwakili oleh Direktur Diplomasi Publik, Yusron B. Ambary, pada Jumat (7/8/2020).

Audiensi diawali dengan perkenalan kepengurusan PP PMKRI yang baru oleh Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Tri Natalia UradaM

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hal yang menjadi fokus dari kepengurusan PP PMKRI terutama terkait isu yang berhubungan dengan ranah kerja Kemlu RI.

“Pada kepengurusan periode ini, kami juga memberi fokus kepada isu-isu yang sekiranya dapat disinergikan dengan pihak Kementerian Luar Negeri, misalnya kasus ABK WNI yang ditenggelamkan,” ujar Tri.

PP PMKRI Audiensi Bersama Kemenpolhukam Bahas Isu Kebangsaan

Hal itu disambung oleh pernyataan yang disampaikan Presidium Hubungan Luar Negeri (PHLN) PP PMKRI, Benediktus Wastu Paramabodhi, yang ikut serta dalam audiensi.

PMKRI yang memiliki misi keberpihakan kepada yang lemah dan tertindas, menyoroti isu HAM dalam perlindungan WNI dan Pekerja Migran Indonesia.

Mereka masih memerlukan banyak pendampingan Kemlu RI dalam prosesnya mulai dari hulu ke hilir.

Dari proses keimigrasian hingga dengan pendampingan dalam hal ketenegakerjaan.

"Kami berpikir Kemlu RI dapat bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah untuk pendataan masyarakat yang akan bekerja di luar negeri dan sehubungan dengan hal itu, PMKRI memiliki cabang-cabang yang dapat disinergikan dengan Kemlu untuk melakukan pendampingan kepada WNI yang berniat bekerja di luar negeri," tuturnya.

Kemudian terkait isu dugaan pelanggaran HAM kepada ABK WNI, PMKRI mengharapkan Kemlu RI untuk melakukan pendampingan kepada korban dan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM.

PP PMKRI mendorong Kemlu RI segera meratifikasi ILO Convention nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan.

"Masih terkait isu HAM, kami juga memberi perhatian pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi kerja yang mengarah kepada perbudakan,” kata Paramabodhi.

Pada kesempatan audiensi ini, PMKRI juga memberikan apresiasi kepada Kemlu RI dan Indonesia atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.

“Atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi kepada pihak Kemlu RI dan juga Indonesia karena saat ini Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB," ucapnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved