OJK Kalbar Optimis Kredit Tumbuh Positif Hingga Akhir Tahun 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar mengaku optimis kredit hingga akhir tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif.

Kepala OJK Kalbar Moch Riezky F Purnomo menyatakan OJK secara khusus akan memantau penyaluran kredit yang bersumber dari penempatan dana pemerintah dimaksud.

"Kami optimis kredit akan tumbuh positif sampai akhir tahun 2020. Sehingga bisa menopang laju pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Kalimantan Barat," katanya, Kamis (30/7/2020).

Lebih lanjut, Riezky menuturkan OJK telah melakukan koordinasi dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) selaku pihak yang dipercaya pemerintah untuk menerima penempatan dana negara serta menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada sektor riil.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah menempatkan dana negara sebesar total Rp 30 triliun kepada 4 Bank Himbara (BRI, Bank Mandiri,
BNI, dan BTN)," terangnya.

• PLN Siap Jalankan Stimulus Covid-19 untuk Pelanggan Guna Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Penempatan dana dimaksud merupakan bentuk perhatian dan dorongan pemerintah kepada perbankan untuk lebih agresif menyalurkan kredit kepada sektor riil dalam rangka mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.

Riezky pun menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan meminta Himbara untuk segera merealisasikan pipeline penyaluran kredit di segmen-segmen yang menjadi expertise masing-masing.

"Sehingga bisa menggerakkan sektor riil yang beberapa bulan terakhir terdampak pandemi Covid- 19," imbuhnya.

Selain itu, dari pihak Himbara juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah serta siap menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional.

Dalam tiga bulan ke depan, Himbara menargetkan akan menyalurkan kredit sebesar tiga kali lipat dari jumlah dana yang ditempatkan pemerintah. (*)