Breaking News:

Wagub Ria Norsan Harap Semua Perusahaan Sawit di Kalbar Bisa Bergabung Bersama GAPKI

Ia berharap semua perusahaan sawit yang ada di Kabar semuanya bisa bergabung menjadi anggota GAPKI Kalbar.

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Foto bersama Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan usai Rapat Koodinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Wilayah Provinsi Kalbar Tahun 2020 di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (22/7/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyampaikan dari sekitar 200 Perusahaan sawit di Kalbar, baru sekitar 60 perusahaan yang tergabung menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Ia berharap semua perusahaan sawit yang ada di Kabar semuanya bisa bergabung menjadi anggota GAPKI Kalbar.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koodinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Provinsi Kalbar Tahun 2020 di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (22/7/2020).

Ia mengatakan adapun tujuan dari kegiatan Rakor kali ini adalah bagaimana mencegah dan melakukan tindakan preventif untuk di tahun 2020 supaya tidak terjadi Karhutla di Kalbar.

Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit di Sungai Kunyit Pilih Jadi Pelanggan Listrik Premium

Dikatakannya bahwa Presiden telah memberikan mandat bahwa setiap elemen untuk bisa bekerja sama mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi Karhutla.

“Kita sudah mengimbau kepada seluruh Bupati Wali kota Se-Kalbar untuk aktif dalam mencegah Karhutla."

"Hari ini sudah di ingatkan juga bahwa apabila pihak konsesi melanggar dan masih terjadi kebakaran di wilayahnya akan dikenakan sanksi sesusai peraturan gubernur,” tegasnya.

Ia mengatakan perusahaan sawit di Kalbar sekitar 200 lebih di Kalbar namun yang bergabungu di GAPKI sekitar 60 perusahan .

“Kita berharap supaya seluruh perusahaan sawit di Kalbar ini supaya bisa masuk sebagai anggota GAPKI."

"Sehingga lebih mudah untuk mengkordinasikan masalah yang perlu kita tindak lanjuti untuk mencegah Karhutla,” jelasnya.

Ia mengatakan untuk pengurusan izin perusahaan dan lainnya dari perusahaan kalau bisa di koordinir oleh GAPKI akan lebih bagus sehingga lebih mudah.

Akan tetapi tetap melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved