Breaking News:

Pengamat Politik Untan Nilai Tak Mudah Untuk Lolos Jadi Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan

Selain daripada harus mencapai syarat dalam pengumpulan KTP, juga harus menyebar di 50 persen di Kecamatan yang ada di Kabupaten.

TRIBUNPONTIANAK/ENRO
Ilustrasi Pilkada Serentak di Kalbar 2020 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Progres untuk calon perseorangan yang maju di Pilkada 2020 di Kalbar memasuki tahapan rekap ditingkat kabupaten.

Diketahui, bakal calon perseorangan di Pilkada 2020 Kalbar ada Abdul Hamid dan Yovinus dari Kabupaten Sekadau, Muhammad Yasir Anshari dan Budi Mateus dari Kabupaten Ketapang, serta Edy Suhita dan Dominikus Sehen dari Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengamat Politik Untan, Jumadi, Ph.D menilai semua calon perseorangan tetap mempunyai peluang yang sama.

Namun, menurut Jumadi, menjadi calon dari jalur perseorangan bukanlah hal mudah karena ada beberapa hal yang mesti dilalui diserta kerja politik yang keras pula.

Walaupun Terkendala Banjir, KPU Pastikan Tahapan Pilkada 2020 Berjalan Lancar

Berikut penuturannya.

Semua orang punya hak yang sama, UU menjamin bahwa orang bisa maju dalam pilkada lewat dua jalur.

Satu lewat jalur parpol yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan UU dan kedua adalah jalur perseorangan.

Tentu semua memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, maju lewat parpol juga perlu membangun komunikasi, koalisi, menyamakan persepsi antar partai pengusung dan perlu kerja-kerja politik yang tidak mudah.

Tapi, jalur perseorangan juga tidak semudah yang dibayangkan. Karena memang persyaratan yang ditentukan perundang-undangan memerlukan kerja politik yang signifikan seperti mengumpulkan KTP.

Selain daripada harus mencapai syarat dalam pengumpulan KTP, juga harus menyebar di 50 persen di Kecamatan yang ada di Kabupaten.

Belum lagi cerita validitas, diperlukan kerja politik yang ektra, perlu jaringan dan perlu coast politik juga karena memang di berbagai kasus kita temui semenjak jalur perseorangan dibenarkan di pilkada, ditemui duplikasi kemudian maupun saat validasi yang bersangkutan tidak merasa memberikan dukungan.

Bawaslu mesti mengawasi ini, memastikan proses verifikasi dan validitas KTP sebagai syarat calon perseorangan untuk disahkan ekstra.

Jadi, semua orang punya kesempatan selama memenuhi persyaratan, kemudian tinggal kembali kepada figur. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved