Buka Rakernis Fungsi Lantas, Kapolda Kalbar Minta Pelayanan Fungsi Lalu Lintas Tak Persulit Warga
Kapolda meminta dalam pelayanan fungsi lalu lintas, para personel tidak mempersulit masyarakat dan tingkatkan pelayanan yang humanis.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto S.H.,M.Si membuka rapat kerja dan teknis (Rakernis) bagi jajaran anggota Kepolisian Lalu Lintas (Polantas).
Rakernis diadakan di ruang Graha Khatulistiwa, Senin (20/7/2020).
Bertemakan Optimalisasi Pelayanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Kalimantan Barat, Rakernis dihadiri kurang lebih 100 personel lalu lintas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Melalui Kabid Humas Kombes Pol Donny Charles Go menginformasikan, rapat kerja dan teknsi ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang kegiatan fungsi lalu lintas.
“Kapolda Kalbar membuka Rakernis fungsi Lalu Lintas tahun 2020, dihadiri jajaran anggota Polantas ditingkat Polda, para Kasat Lantas Polres hingga Kanit Lantas ditingkat Polsek,” jelas Donny.
“Tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas fungsi lalu lintas,” tambah Donny.
• Kontrol Pos Kamling, Kasubdit Binpolmas Polda Kalbar Imbau Warga Cegah Wabah Covid-19
Ia menyebutkan, Kapolda Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto pada sambutan dalam acara Rakernis memberikan apresiasi kepada jajaran satuan lalu lintas yang banyak melakukan inovasi dalam bidang pelayanan lantas.
Selain apresiasi, Kapolda Kalbar juga menitipkan pesan kepada jajaran personel lalu lintas.
“Kapolda meminta dalam pelayanan fungsi lalu lintas, para personel tidak mempersulit masyarakat dan tingkatkan pelayanan yang humanis,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto juga mengingatkan kepada seluruh peserta Rakernis untuk mendukung kebijakan pemerintah dimasa pandemi Covid-19.
Peran anggota lalu lintas dinilai cukup berpengaruh dalam menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dalam menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. (*)
