Breaking News:

Bentuk Pansus Aset, DPRD Kalbar Akan Segera Data Aset yang Dijual Pemprov Kalbar

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa untuk menjual aset yang nilainya lebih dari Rp 5 miliar harus atas persetujuan DPRD.

TRIBUNPONTIANAK/MARPINA SINDIKA WULANDARI
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar Martinus Sudarno. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Provinsi Kalbar resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) aset.

Dari sejumlah anggota yang terdiri dari berbagai fraksi, Martinus Sudarno ditunjuk sebagai Ketua Pansus Aset DPRD Provinsi Kalbar.

Diungkapkan Martinus Sudarno, Pansus yang dibentuk merupakan Pansus penjualan barang milik daerah Kalbar.

Pansus tersebut menindaklanjuti surat Gubernur yang meminta persetujuan DPRD Provinsi Kalbar untuk melepas sejumlah aset berupa tanah dan bangunan.

"Yang diajukan kepada kita berdasarkan surat Gubernur ada 12 item yang akan dijual oleh Pemprov Kalbar, namun kita belum tahu jika memang ada penambahan, bisa saja 14 dan bisa saja kurang dari itu, karena sesuai kesepakatan nanti," kata Martinus Sudarno, Senin (20/7/2020).

DPRD Kalbar akan Bentuk Pansus Aset, Ini Penjelasan Suriansyah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini pun menerangkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa untuk menjual aset yang nilainya lebih dari Rp 5 miliar harus atas persetujuan DPRD.

Terkait dengan itu DPRD membentuk Pansus proses penjualan aset ini bersama dengan pemerintah.

"Besok Pansus akan rapat mendata apa kira-kira yang akan dibahas untuk proses selanjutnya dan kami berencana rapat internal juga rapat gabungan dengan eksekusif serta meninjau di lapangan aset-aset mana yang akan dijual tersebut," jelasnya.

"Kita juga akan mempertanyakan hasil penjualan aset ini akan digunakan untuk apa saja, harus dijelaskan secara gamblang oleh Pemda dan masyarakat mengetahui, jangan sampai aset lepas begitu saja tanpa diketahui DPRD," tambah pria bekacamata ini.

Kebing Sebut DPRD Kalbar Bakal Siapkan Anggaran untuk Bencana Alam di APBD Perubahan

Sudarno pun menjelaskan, untuk menilai suatu aset tentu tidak bisa dinilai sendiri namun mesti penafsiran dari appraisal.

Untuk itu lebih detailnya akan dibahas bersama Pemda. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved