Breaking News:

Dikritik Utang Tembus Rp 5.868 Triliun, Menkeu Malah Sebut Negara Islam Saudi UEA Juga Miliki Utang

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun.

Editor: Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat ini utang luar negeri (ULN) Indonesia menembus angka Rp 5.868 triliun.

Terus membengkaknya utang luar negeri Indonesia selalu menadi pembahasan hangat publik.

Mulai dari masyarakat hingga tokoh-tokoh nasiona selalu memberikan kritikan terhadap utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat.

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun.

Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS.

Selain itu ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dollar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik publik terkait pengelolaan utang pemerintah.

Menteri Keuangan ( Menkeu ) RI, Sri Mulyani.
Menteri Keuangan ( Menkeu ) RI, Sri Mulyani. (kemenkeu.go.id)

Dia meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia.

Bisa dikatakan, lanjut dia, tak ada satu pun negara di dunia yang tak memiliki utang.

Pinjaman diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali negara- negara Islam.

UTANG INDONESIA Tembus Rp 5.868 Triliun, Sri Mulyani: Kita Bisa Debat, Jangan Pakai Benci & Kasar

"Kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam. Semua negara Islam di dunia, semua berutang. Mau Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it," tegas Sri Mulyani dalam live Instagram, seperti dikutip Minggu (19/7/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah.

Kebijakan utang bisa dikontrol dengan tetap menjaga rasio dengan PDB.

"Bahkan saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama yang di Afrika mayoritas miskin banget. Dan mereka dapat utang, bahkan diberikan hibah," ucap Sri Mulyani.

Dia berujar, sebagian masyarakat di Indonesia masih sangat sensitif dengan kebijakan utang yang terkadang jadi perdebatan panas.

"Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya, tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar," kata Sri Mulyani.

MASYARAKAT Sensitif Soal Utang Indonesia, Menkeu Sri Mulyani: Menurut Saya, Tidak Bagus Juga

Alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggal infrastruktur, lalu kedua utang diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah," tutur Sri Mulyani.

Saat ini, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif.

Dimana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat.

Kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah.

"Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan," sebut Sri Mulyani.

Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspasif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif.

Viral Curhat Netizen Ngaku BPKB Mobil Digadai Rp 200 Juta oleh Sales Dealer untuk Utang Pinjaman

Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689, atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Sri Mulyani Jawab Kritik: Semua Negara Islam Berutang.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved