Pertama di Indonesia, Wakil KPK Puji Pengelolaan Keuangan Desa Secara Non Tunai di Kubu Raya

Lili Pintauli Siregar sangat mengapresiasi, inovasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam mengelola keuangan desa.

Penulis: Muzammilul Abrori | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MUZAMMILUL ABRORI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengunjungi desa Parit Baru yang berada di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (16/7/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengunjungi Desa Parit Baru yang berada di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Kamis (16/7/2020).

Adapun kunjungan tersebut dalam rangka untuk melihat penggunaan Cash Management System (CMS) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bekerjasama dengan Bank Kalbar, dalam mengelola keuangan disetiap desa-desa diseluruh kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

Lili Pintauli Siregar sangat mengapresiasi, inovasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam mengelola keuangan desa.

Dan menurutnya, penerapan pengelolaan keuangan desa secara berbasis non tunai inipun baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia.

"Pertama saya salut, saya percaya pemimpin di daerah sudah punya inovasi dan motivasi, jadi tinggal bagaimana masyarakat mendukung, pemerintah pusat mendukung, aturan mendukung dan kemudian penganggaran juga mendukung," terang Lili Pintauli Siregar.

"Hari ini saya melihat, karena memang saya sudah turun ke beberapa wilayah, dan belum terlihat yang seperti ini," tambah Lili Pintauli Siregar.

FOTO: Peluncuran Kampung Mandiri Tangguh Kepung Bakul Khatulistiwa di Kantor Balai Desa Parit Baru

Apalagi lanjut Lili mengatakan, dengan sistem CMS atau sistem pengelolaan keungan desa berbasis non tunai ini membuat transaksi akan semakin transparan. 

Sehingga hal itu membuat tidak akan ada lagi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.

"Paling tidak, apa yang ditakutkan misalnya dulu ketika ada program pertama dana desa turun, ada banyak kepala desa yang berpotensi jadi calon tersangka, karena ketidaktahuan dengan pengambilan uang begitu besar, atau tunai," imbuh Lili Pintauli Siregar.

"Tapi sekarang, hari ini saya melihat bahwa melalui pak Bupati yang luar biasa memberikan semangat dan contoh, kemudian bisa mengaplikasikan ini kepada desa-desa," tambah Lili Pintauli Siregar lagi.

Namun, Lili Pintauli Siregar menerangkan, agar inovasi ini dapat berjalan baik, juga dibutuhkan peran pemerintah pusat, masyarakat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Ini berjalan, tetapi tidak akan mungkin pak bupati mampu sendiri bekerja kalau tidak didukung pemerintah pusat, aturan, masyarakat kemudian semua OPD yang ada.

 "Jadi komitmen untuk meminimalisir kecurangan, berkomitmen untuk membangun dan mensejahterakan desa Kabupaten itu kan bisa terwujud" jelas Lili Pintauli Siregar.

VIDEO: Desa Parit Baru Jadi Pilot Project Kampung Mandiri Tangguh di Kubu Raya

Dan juga dikatakan Lili, pengelolaan keuangan desa secara non tunai yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini akan dijadikan contoh untuk desa-desa lainnya di Indonesia.

"Jadi saya sangat apresiasi, dan saya pikir seperti saya tadi katakan kepada teman-teman bahwa contohnya ini bisa dibawa kedaerah-daerah lain, karenakan KPK jugakan memiliki sembilan wilayah di 34 provinsi," jelas Lili Pintauli Siregar.

"Kita akan memberikan dan masukan bahwa yang dilakukan Bupati Kubu Raya dapat dicontoh," tutup Lili Pintauli Siregar.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved