Breaking News:

Direkur SDM dan Umum LPP RRI Sebut Alih Lahan di Cimanggis Tak Rugikan Negara

Ia menegaskan, pengalihan status pengelolaan atas sebidang tanah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Direkur SDM dan Umum LPP RRI Sebut Alih Lahan di Cimanggis Tak Rugikan Negara
RRI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Pengalihan status pengelolaan tanah negara di Cimanggis bagi RRI tidak menimbulkan masalah prinsip, karena RRI sedang mengembangkan penggunaan teknologi penyiaran baru teresterial digital dengan kebutuhan lahan tidak luas, yakni hanya 4,7 hektare.

“Kami memahami ini proyek strategis nasional dan posisi RRI sebagai pengelola atas hak pakai lahan pada kompleks pemancar Radio di Cimanggis. 

Maka RRI sesungguhnya bukan pemilik lahan tersebut.

Pemiliknya adalah negara dan negara menyerahkan pengelolaanya kepada instansi yang memang memerlukan untuk itu,” kata Direkur SDM dan Umum LPP RRI Nurhanudin dalam siaran pers, Kamis (2/7/2020), sesuai rilis tertulis diterima Tribun.

Pengalihan hak atas tanah tersebut juga telah mendapat rekomendasi dari Komisi I DPR dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 29 Maret 2017 yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin yang selama ini melakukan pengawasan dan budgeting terhadap RRI.

Gubernur Sutarmidji Dukung Perubahan IAIN Menjadi UIN Pertama di Kalbar

Pemprov Kalbar Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI

“Salah satu poinnya adalah Komisi I sepakat mendukung pemanfaatan lahan LPP RRI di Cimanggis untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Selain itu juga rekomendasi Dewas Pengawas LPP RRI dapat memahami permohonan alih status BMN tanah di Kompleks Pemancar RRI Cimanggis, untuk rencana pendirian UIII, karena pada dasarnya tanah RRI di Cimanggis merupakan Barang Milik Negara yang dapat dialihfungsikan sesuai PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara,” ujar Direktur Utama Radio Republik Indonesia, M Rohanudin.

Ia menegaskan, pengalihan status pengelolaan atas sebidang tanah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Sebagai pemilik aset, negara memindahkan pengelolaanya kepada Kementerian Agama cq Universitas Islam Internasional Indonesia (PP 27/2014).

Negara juga melalui pemerintah cq Kementerian Keuangan berkomitmen mengembangkan teknologi penyiaran RRI.

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved