Breaking News:

Raja Dayak Hulu Aik Minta Presiden RI Tetapkan Kawasan Hutan Adat di Kecamatan Hulu Sungai Ketapang

Disamping itu, pemimpin budaya sekaligus tokoh spiritual masyarakat Dayak asal Kabupaten Ketapang itu menyayangkan klaim pihak tertentu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Raja Hulu Aik ke-51, Petrus Singa Bansa, meminta Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo menetapkan Wilayah Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, menjadi Kawasan Hutan Adat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Raja Hulu Aik ke-51, Petrus Singa Bansa, meminta Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo menetapkan Wilayah Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, menjadi Kawasan Hutan Adat, sehingga bisa dikelola untuk kemakmuran masyarakat Dayak di sekitarnya dan terhindar dari upaya klaim oknum tertentu yang hanya memikirkan kepentingan pribadi.

Sesuai rilis yang diterima tribunpontianak.co.id, Hal tersebut disampaikannya menanggapi adanya upaya klaim sepihak oknum tertentu, melalui berita acara pengukuran Hutan Ulayat Kerajaan Kusuma Negara Sekadau yang meliputi Desa Senduruhan, Desa Sungai Bengaras, dan Desa Krio Hulu di Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, 4 Maret 2020 lalu. 

"Saya Raja Hulu Aik ke-51, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan hutan di wilayah administratif Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang, sebagai kawasan hutan adat, untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat," tegasnya dalam  pernyataan tertulis, di Istana Raja Hulu Aik di Laman Sengkuang Kecamatan Hulu Sungai, 25 Juni 2020.

Masa Berlaku Surat Keterangan Bebas Covid-19 untuk Bepergian Diperpanjang, Ini Kata Kadinkes Kalbar

INFO Pencairan Gaji 13 Pensiunan, Gaji 13 PNS, Gaji 13 TNI Polri Tahun 2020 & Lebih Besar dari THR

Disamping itu, pemimpin budaya sekaligus tokoh spiritual masyarakat Dayak asal Kabupaten Ketapang itu menyayangkan klaim pihak tertentu terhadap hak ulayat tanah wilayah Kecamatan Hulu Aik, karena tidak pernah terjadi jual beli tanah atau wilayah antara Kerajaan Hulu Aik dan Kerajaan Kusuma Negara Sekadau di Wilayah Kerajaan Hulu Aik, yang sekarang merupakan wilayah administratif Kabupaten Ketapang. 

"Jika ada yang mengaku-ngaku (hak atas tanah di wilayah Hulu Aik) itu tidak benar, karena tidak pernah terjadi jual beli tanah atau wilayah antara Kerajaan Hulu Aik dengan Kerajaan Kusuma Negara Sekadau di wilayah kerajaan Hulu Aik baik oleh saya maupun oleh Raja-Raja Hulu Aik sebelumnya."terang Petrus Singa Bansa. 

Link Pendaftaran SMA dan SMK Kalimantan Selatan kalsel.siap-ppdb.com Pendaftaran Buka Senin 29 Juni

Sikap John Kei Berubah Setelah Keluar dari Nusakambangan, Melan Revra: Perubahan Papa Sangat Dahsyat

Pengamat Hukum Adat Universitas Tanjungpura Pontianak, Salfius Seko, menjelaskan, mekanisme penetapan Hutan Adat berdasarkan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Pertama, pemohon (pemangku)  mengajukan permohonan kepada Menteri. Dalam permohonan tersebut disertai dengan persyaratan:

a. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan; 

b. Produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk (Peraturan Daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara atau  Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara),

c. Peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah,  

Halaman
123
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved