Bebby Nailufa Soroti Akurasi Data Penerima Bantuan Covid-19 di Pontianak

Bebby Nailufa menjelaskan sejumlah masyarakat juga menyampaikan terdapat beberapa kawasan di Pontianak Kota yang masih rawan terjadi banjir.

Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Anggota DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengatakan bahwa terdapat sejumlah aspirasi masyarakat yang diterimanya saat melakukan reses di daerah pemilihan pada pekan lalu.

Beberapa di antaranya  disampaikan oleh masyarakat yang merupakan penerima PKH dari Pemerintah Pusat bahwa terdapat bantuan yang tidak layak sampai. Misalnya barang bantuan berupa sembako seperti telur, buah yang kondisi rusak dan lainya.

Bebby Nailufa mengatakan hal seperti itu harus memiliki bukti yang kuat seperti dokumentasi berupa foto atau video saat barang tersebut diterima.

"Kalau memang unsur penyimpangan dalam pendistribusian, tentu kita berharap ada bukti otentik berupa foto, audio, video dari masyarakat yang menerima secara langsung," ujar Bebby Nailufa.

Sidiq Handanu: Kesadaran Masyarakat Berdisiplin Protokol Kesehatan Masih Rendah

"Tentu tidak bisa kita selidiki tanpa ada laporan yang jelas," imbuh Bebby Nailufa.

Selain itu, Bebby Nailufa menjelaskan sejumlah masyarakat juga menyampaikan terdapat beberapa kawasan di Pontianak Kota yang masih rawan terjadi banjir.

Termasuk juga soal bantuan dana covid yang masih dinilai masyarakat yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut berkaitan dengan akurasi data yang digunakan.

"Kita berharap dari pemerintah untuk menggunakan data terbaru dengan akurasi yang baik. Bukan menggunakan data yang sudah lama sehingga di lapangan bantuan yang terdistribusi tidak tepat sasaran," ujar Bebby Nailufa.

Politisi Perempuan Partai Golkar Pontianak itu juga mengatakan bahwa pihaknya juga dalam rapat Komisi di DPRD juga telah melakukan pembahasan dengan Bappeda Kota Pontianak berkaitan dengan data tersebut.

Menurut penjelasan dari Bappeda bahwa pemerintah Kota sebenarnya ingin terlibat dalam proses pendataan. Akan tetapi pada program dari pusat menggunakan data yang berbasis pada data BPS. 

"Barangkali untuk proses peluncuran bantuan dari APBD basis datanya bisa menggunakan data dari hasil pendataan langsug oleh pemerintah kota," ujar Bebby Nailufa.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved