FAKTA Prakerja - Kajian KPK Temukan Masalah hingga Kepastian Pencairan Insenstif Kartu Pra Kerja

Salah satu peserta kartu Pra Kerja, Ivon Belike (24) menceritakan kendala pencairan insentif sebenarnya sudah terjadi sejak bulan pertama pada Mei lalu.

Ivon pun mengaku telah menghubungi pihak layanan konsumen atau customer service kartu Pra Kerja beberapa kali.

"Tapi tanggapan mereka proses pencairan insentif sedang mengalami antrean tinggi," ujar dia.

Admin @prakerja.go.id juga sempat menjawab salah satu pertanyaan dari warganet melalui kolom komentar salah unggahan di Instagram.

"Mohon maaf, saat ini proses pencairan insentif masih ditunda hingga evaluasi selesai dilakukan. Mohon dapat ditunggu info selanjutnya ya," tulis mereka.

2. Evaluasi KPK Temukan Sejumlah Masalah

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja.

Kemitraan dengan platform digital menjadi salah satu dari empat aspek yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai permasalahan Program kartu Pra Kerja.

"KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel berjudul "Menanti Kejelasan Insentif Kartu Prakerja yang Tak Kunjung Cair...",

Menurut temuan KPK, kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, KPK juga menemukan adanya konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Delapan mitra platform kartu Pra Kerja yakni Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan, Pintarmahir.

3. Kartu Pra Kerja tak bisa digantikan BLT

Sementara itu, baru-baru ini kursus program kartu Pra Kerja dinilai kurang efektif, sebab masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung tunai dibanding pelatihan daring.