Rangkuman Diskusi & Momen ILC RUU Haluan Ideologi Pancasila, Mulai Lantunan Azan Hingga Sikap PDIP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Tayangan talk show Indonesia Lawyers Club (ILC) selalu dituinggu oleh permirsa di Tanah Air.

Dipandu oleh karni Ilyas membuat ILC semakin menarik untuk disaksikan bahkan untuk ditonton ulanh.

Pada tayangan ILC edisi Selasa (16/6/2020) membahas mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Host ILC TV One Karni Ilyas mengangkat tema RUU HIP yang sedang mencuat di tengah pandemi Covid-19.

Temanya menyinggung tentang Pancasila sebagai ideologi Negara yang dibuatkan penafsiran lewat RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Perlukah penafsiran lain dari Pancasila lagi.

Tagar #ILCPancasila digaungkan ILC TV One.

Saat berjalannya diskusi yang menghadirkan para pemateri handal banyak momen-momen yang terjadi.

Beberapa momen yang terjadi sebagai berikut sepanjang berjalannya diskusi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Ngabalin yang tampil tidak seperti biasanya

Ngabalin tampil dengan kopiah hitam dan menarik perhatian host ILC TVOne, Karni Ilyas.

Pada kesempatan tersebut, Karni Ilyas penasaran dan mempertanyakan alasannya tak menggunakan sorban.

Ngabalin tak memberikan penjelasan panjang mengapa ia mencopot sorban yang selama ini identik dengannya.

Ngabalin hanya menyebut jika dirinya tengah menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru atau new normal sebagai dampak Covid-19.

Polemik RUU HIP

Ngabalin angkat bicara soal polemik Rancanga Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hal itu diungkapkan Ali Ngabalin di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (16/6/2020).

Dilansir oleh TribunWow.com, dalam kesempatan itu, Ali Ngabalin meminta jangan ada saling tuduh dan fitnah terkait tanggapan pada RUU HIP tersebut.

Mulanya, Ali Ngabalin menjelaskan bahwa dirinya baru saja mengikuti sidang pleno terkait RUU tersebut.

"Dan kemarin kami sidang pleno saya juga menyatakan bahwa tiga hari yang lalu sudah sampai di Sekretariat Negara," ujar Ngabalin.

Lalu, Ngabalin meminta jangan ada saling melukai antar pihak terkait segala permasalahan yang ada terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Apa yang saya mau katakan bahwa tentu saja dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini."

"Maka hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang seperti draf Rancangan Undang-undang ini, ini negara demokrasi."

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Ngabalin angkat bicara soal polemik Rancanga Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hal itu diungkapkan Ali Ngabalin di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (16/6/2020).

"Menurut saya ini adalah suatu pembelajaran yang tidak baik itu sebabnya dalam rapat pleno itu juga saya katakan."

"Mari kita telaah baik-baik kemudian kita gunakan momentum ini sebagai suatu proses dan juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Menurutnya setiap orang memiliki pendapat yang juga harus dihormati.

"Bahwa seperti inilah aspirasi masyarakat, aspirasi umat itu juga dipertimbangkan," sambungnya.

RUU HIP Bukan Ide Jokowi

Pada kesempatan yang sama, Ngabalin juga memberikan klarifikasi bahwa RUU HIP itu bukan inisiatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, Ali Ngabalin menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP.

Satu di antara alasannya adalah karena pemerintah ingin fokus menangani masalah pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Karena pertimbangan waktu dan prioritas terhadap langkah-langkah dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam penanganan percepatan Covid-19 maka sampai hari ini telah diambil satu keputusan."

"Untuk menunda pembahasan kajian pemerintah terhadap Draf Rancangan Undang-undang yang dikirim oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia," jelas Ngabalin.

Selain itu, Ngabalin juga menjelaskan bahwa RUU HIP itu merupakan ide dari DPR.

"Karena itu memang pada kesempatan momentum malam ini juga saya berkepentingan dari kantor Staf Presiden untuk kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia."

"Bahwa draf dan rancangan undang-undanng ini adalah hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," katanya.

Sehingga tidak benar jika di media sosial ada tudingan yang menyebut bahwa RUU HIP merupakan inisiatif dari Jokowi.

Menurut dia, tuduhan-tuduhan itu adalah fitnah dan sesat.

"Sehingga kalau di media sosial itu ada beberapa pihak yang menuduh pemerintah dan Presiden Joko Widodo untuk melakukan kesempatan-kesempatan dalam menyebarkan berbagai paham-paham yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila," katanya.

"Maka saya mau katakan pada kesempatan ini, bahwa ini adalah suatu penyebaran berita bohong, fitnah dan sekaligus berita yang sesat dan menyesatkan," sambung Ngabalin.

Tak hanya akan fokus masalah Covid-19, RUU HIP juga ditunda agar pemerintah bisa lebih mendapat aspirasi dan masukan terkait masalah tersebut.

"Itulah kami berkepentingan untuk hadir juga pada malam hari ini bahwa tidak ada satu RUU yang Bapak Presiden yang tidak mempertimbangkan seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat, itu clear itu," jelas Ngabalin.

Lantunan Azan

Talkshow ILC tadi malam membahas Pancasila dan Persatuan bangsa.

Pengamat Tata Negara Irmanputra Sidin sampai mengundangkan Azan di ILC TV One Selasa (15/6/2020) tadi malam.

Irmanputra Sidin juga menerjemahkan arti azan.

Selain Irmanputra Sidin, sejumlah narasumber turut hadir di antaranya Ahmad Basarah (PDIP/MPR RI), Fadli Zon (Gerindra) hingga Ali Ngabalin, Abubakar Al Habsyi (PKS).

Dalam ulasannya, Irmanputra Sidin setuju dengan anggota Fraksi PKS DPR RI Habib Abubakar Alhabsy.

"Jangan sampai Pancasila ini mau dipakai sebagai instrumen untuk meminggirkan Umat Islam," kata Irmanputra Sidin setelah melantungkan azan.

Ia mengulas secara kuantitas umat Islam mayoritas di Indonesia hingga 80 persen ke atas.

"Tapi umat Islam tidak pernah minta APBN itu 80% dialokasikan untuk mereka," kata Irman dikutip tribun-timur.com via akun Youtube Indonesia Lawyers Club.

ILC TV One tadi malam berlangsung seru.

Wakil Ketua DPP PDIP yang juga pimmpinan MPR RI, Ahmad Basarah lebih dulu jadi narasumber.

Ahmad Basarah dalam uraiannya menyampaikan fakta mengejutkan.

Bahwa usul Trisila dan Ekasila gotong royong di RUU HIP ternyata bukan dari Fraksi PDIP.

"Tidak etis kalau saya sebutkan di sini fraksinya," kata Ahmad Basarah dikutip tribun-timur.com dari akun Youtube Indonesia Lawyers Club Rabu (16/6/2020).

Politisi Gerindra Fadli Zon sempat menanggapi pernyataan Ahmad Basarah tentang Bung Karno dan Pancasila.

Sikap PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya sepakat dengan masukan elemen masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU dan Muhammadiyah untuk menghapus pasal yang mengatur ciri pokok Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sikap itu diambil karena partainya mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait polemik RUU HIP yang sedang dibahas di DPR RI.

"Dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2020).

Draf RUU HIP tertanggal 20 April 2020, Trisila dan Ekasila diatur dalam pasal 6.

Ayat (1), RUU itu menyebut ada tiga ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong.

Kemudian Ayat (2), Trisila dikerucutkan menjadi Ekasila, yaitu gotong-royong.

Hasto menyampaikan PDIP juga menerima aspirasi terkait ketiadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

PDIP sepakat RUU HIP melarang paham-paham seperti komunisme.

"Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan," tuturnya.

Reaksi Fadli Zon

Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon dapat kesempatan menanggapi Ahmad Basarah.

Orang dekat Prabowo Subianto ini lebih dulu meluruskan tentang Bung Karno dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bahwa Bung Karno bukan satu-satunya tokoh yang punya peran penting di Republik ini.

"Yang ingin saya garisbawahi dari apa yang disampaikan saudara Basarah. Pancasila itu bukan hanya Bung Karno. Bung Karno dan Bung Hatta itu proklamator posisinya tak bisa digantikan" kata Fadli Zon.

"Tetapi Pancasila dari pikiran-pikiran yang banyak dari tokoh bangsa ketika itu. Bung Karno ada Muh Yamin, dan lain-ain kemudian di panitia sembilan," kata Fadli Zon.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Ternyata ini Alasan Ali Ngabalin Tak Pakai Sorban saat Tampil Bahas RUU HIP di ILC TVOne Tadi Malam,
Editor: Ilham Arsyam