Breaking News:

Pokja Rumah Demokrasi Minta Penambahan Anggaran Pilkada Berstandar Covid-19 tidak Bebankan APBD

pergeseran anggaran sosialisasi ke TPS nantinya bisa saja berpotensi mempengaruhi partisipasi pemilih.

Penulis: M Wawan Gunawan | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekretaris Umum Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi Kalimantan Barat, Giat Anshorrahman 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi, Giat Anshorrahman meminta agar penambahan anggaran untuk pilkada serentak yang direncanakan berstandar Covid-19 untuk tidak membebankan APBD.

"Kita sendiri mendorong agar kekurangan anggaran Pilkada berstandar Covid-19 agar dibebankan kepada APBN. Sehingga daerah tidak terbebani dan APBD bisa fokus untuk kegiatan lain," ujarnya, Kamis (11/6/2020).

Dijelaskan oleh Giat, ditengah Pandemi Covid-19 seperti ini ia menilai wajar saja ada penambahan TPS. Karena mengingat harus mematuhi protokol Kesehatan.

"Penyelenggaraan Pilkada ditengah Covid-19, suka tidak suka TPS pasti bertambah, ini juga sebagai upaya menjaga jarak antar pemilih, agar dalam satu TPS tidak terlalu banyak kerumunan," kata , Giat Anshorrahman.

Pilkada Serentak Berstandar Covid-19, KPU Sambas Tambah 106 TPS

Disisi lain, Giat juga menyoroti rencana pengurangan anggaran untuk sosialisasi ke penambahan TPS. Kaya Giat, hal itu bisa saja nantinya mempengaruhi partisipasi pemilih.

"Pergeseran anggaran sosialisasi ke penambahan TPS harus menjadi perhatian bersama. Anggaran yang digeser harusnya, kegiatan sosialisasi yang memang tidak bisa dilaksanakan ditengah Covid-19," katanya.

"Jangan sampai anggaran yang digeser berpengaruh pada partisipasi masyarakat, apalagi sosialisasi selama ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat," jelasnya.

Intinya kata Giat, pergeseran anggaran sosialisasi ke TPS nantinya bisa saja berpotensi mempengaruhi partisipasi pemilih.

Tersesat di Hutan, Begini Kondisi Agus Salim Warga Bunut Hilir Kapuas Hulu Saat Ditemukan Warga

"Oleh karenanya, kalaupun tetap ada pergeseran di pos sosialiasi, KPU harus menggeser anggaran kegiatan yang memang kegiatan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan, karena adanya Covid-19," tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, meski pelaksanaan pilkada ini dilakukan ditengah Pandemi Covid-19. Ia meminta agar kualitas dari pilkada harus tetap diperhatikan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved