Penjelasan Dinsos Kalbar Soal 11 Warga Asal Cirebon yang Tertunda Kepulangannya

Kemudian, dijelaskannya bahwa rekomendasi tersebut di teruskan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
TERLANTAR - 11 warga Cirebon bukan PMI-B terlantar di kawasan Pelabuhan Dwikora Pontianak. Meski sudah kantongi Rapid test Non Reaktif, tetapi gagal pulang kampung secara mandiri. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Barat, Yuline Marhaeni menyampaikan klarifikasi tentang 11 warga asal Cirebon yang tertunda pulang di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Dengan demikian Kadinsos Kalbar mengklarifikasi atas informasi tersebut.

"Perlu kami sampaikan bahwa kewenangan layak tidaknya PMI (Pekerja Migran Indonesia) bermasalah atau Orang Terlantar untuk diberangkatkan menuju daerah asal bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat."

"Akan tetapi merupakan kewenangan Satgas Pemulangan TKI/OT Pelabuhan Dwikora secara kolektif," ungkap Yuline Marhaeni, Sabtu (6/6/2020).

11 Warga Cirebon Gagal Pulang Kampung, Terkatung-katung di Kota Pontianak

Menurutnya, apabila PMI yang dideportasi dan repatriasi dari Malaysia.

Maka Dinsos bersurat ke Satgas Pemulangan PMI/OT yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak untuk mendapatkan Rekomendasi bahwa yang dipulangkan benar-benar Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi/direpatriasi dari Malaysia.

Kemudian, dijelaskannya bahwa rekomendasi tersebut di teruskan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak.

Setelah dilanjutkan kepada KSOP, maka berikutnya diteruskan untuk proses clearance kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pontianak dan persetujuan dari Ketua Satgas Pemulangan PMI, serta Lantamal Pontianak.

"Begitu juga dengan proses pemulangan PMI internal yang terlantar karena akibat PHK atau pembatasan operasional pelayaran dan penerbangan sehingga tidak bisa pulang ke daerah asal di luar Provinsi Kalimantan Barat."

"Harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian atau dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar PMI/Orang Terlantar," terangnya. 

Halaman
12
Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved