Presiden Jokowi Minta Gugus Tugas Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning Senin Depan
Artinya risiko ancaman Covid-19-nya sudah rendah berdasarkan data-data yang telah dilaporkan kepada Gugus Tugas.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan pada hari Senin akan datang untuk mengumumkan daerah yang statusnya warna kuning.
Artinya risiko ancaman Covid-19-nya sudah rendah berdasarkan data-data yang telah dilaporkan kepada Gugus Tugas.
Lebih lanjut, ketua gugus tugas sampaikan bahwa selanjutnya akan zonasi warna tentang risiko terhadap ancaman Covid-19, baik tinggi, sedang, rendah.
Trmasuk ada 102 kabupaten/kota yang tidak terdampak yang telah diumumkan untuk bisa memulai kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.
Data-data ini, menurut ketua gugus tugas sangat bervariasi.
Artinya sewaktu-waktu bisa berubah, yang hari ini mungkin masih oranye tiba-tiba nanti bisa berubah menjadi kuning.
“Demikian juga sebaliknya yang tadinya warnanya kuning risikonya rendah, tetapi karena ada beberapa kasus berubah menjadi oranye,” katanya usai rapat terbatas, Kamis (2/6/2020) dikutip dari setkab.go.id.
“Jadi patokan kita adalah data yang dilaporkan kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh WHO terkait dengan masalah epidemiologi, surveilance, dan juga kemampuan fasilitas kesehatan yang ada di tiap-tiap daerah,” imbuh Kepala BNPB.
• Panduan Salat Jumat Berjemaah di Masjid Mujahidin Pontianak, Bawa Sajadah Sendiri dan Pakai Masker
Kemudian juga, Kepala BNPB sampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tentang mempercepat kelonggaran bagi sejumlah kawasan.
Terutama pertambangan, kemudian perindustrian, kemudian perkebunan dan beberapa bidang lain yang risiko.
“Saya ulangi lagi, yang risikonya kecil bagi masyarakat sekitarnya. Jadi ini jadi pertimbangan kami untuk sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” tuturnya.
“Setelah ada data-data dan masukan dari K/L-K/L yang ada nanti akan segera diumumkan jenis-jenis bidang apa saja yang harus segera kita berikan kelonggaran,” imbuh ketua gugus tugas.
Menyangkut masalah protokol kesehatan, menurut Doni, itu harga mati.
Dalam berbagai kegiatan presiden selalu menekankan belum ada yang akan menemukan vaksin dan juga belum diketahui kapan akan berakhirnya Covid-19 ini.
Oleh karenanya, Kepala BNPB sampaikan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap ancaman Covid-19 ini harus selalu disiapkan.
