Daftar Pemilih di Singkawang Alami Peningkatan, Segini Jumlahnya

Umar Faruq mengungkapkan ada penambahan yang signifikan antara DPB periode April dengan bulan ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Umar Faruq saat menghadiri┬árapat pleno terbuka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) periode Mei 2020, Kamis (4/6/2020) pagi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) periode Mei 2020, Kamis (4/6/2020) pagi.

Rapat pleno yang dilaksanakan dalam jaringan virtual itu diikuti oleh Bawaslu, Disdukcapil, dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Singkawang.

Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Umar Faruq menyebutkan rekapitulasi DPB periode Mei 2020 berjumlah 161.364 pemilih.

"Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 81.204 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 80.160 pemilih. Tersebar di lima kecamatan, 26 kelurahan," kata Umar dalam rapat pleno virtual.

Untuk daftar pemilih tetap (DPT) terakhir Kota Singkawang berjumlah 160.753 pemilih. Sementara DPB periode April 2020 berjumlah 160.786 pemilih.

Umar Faruq mengungkapkan ada penambahan yang signifikan antara DPB periode April dengan bulan ini.

Komisioner KPU RI Sebut Pemutakhiran Data Pemilih Berpotensi Tak Lagi Door to Door

"Penambahannya sebanyak 590 pemilih dari potensi pemilih baru. Sedangkan untuk pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) ada 12 pemilih. Pemilih TMS ini berasal dari tanggapan publik dan monitoring internal KPU," terangnya.

Ketua KPU Kota Singkawang, Riko mengatakan pemutakhiran DPB tahun 2020 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181 terkait Pemutakhiran DPB Tahun 2020.

"Selain diamanahkan melakukan pemutakhiran, kami KPU diwajibkan untuk melaporkan hasil pemutakhiran melalui rapat pleno terbuka setiap bulannya," ujar dia.

"Untuk pelaksanaan rapat pleno secara virtual, ini berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 304 terkait Pelaksanaan Pemutakhiran DPB dengan Work from Home,"  imbuh Riko.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved