SULTAN JOHOR Ancam Bubarkan Legislatif Usai PN Gulingkan PH dan Ambil Alih Pemerintahan Malaysia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JOHOR BAHRU - Sultan Johor memberikan peringatan atau warning akan membubarkan Majelis Legislatif Negara Bagian Johor jika gejolak politik berlanjut.

Ancaman itu dikeluarkan setelah Perikatan Nasional (PN) menggulingkan Pakatan Harapan (PH) dan mengambil alih pemerintahan Malaysia.

Dalam sebuah posting di Facebook, Rabu (3/6/2020), Sultan Ibrahim Iskandar menyatakan kekecewaannya.

Ia kesal karena politisasi berkepanjangan di Johor, dengan "politisi yang haus kekuasaan" mengambil posisi untuk kepentingan diri mereka sendiri.

• Melawan, Mahathir Berupaya Lengserkan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin

“Mereka jelas tidak menghargai kesulitan yang dihadapi rakyat sekarang, dan tampaknya bertekad memperburuk penderitaan rakyat," katanya seperti dikutip Channelnewsasia.com.

“Saya tidak tahan melihat rakyat saya menderita. Saya tidak akan membiarkan negara saya berantakan,” tegasnya.

Sultan Johor mengatakan, dia telah mengambil sumpah untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan rakyatnya setiap saat.

“Jika politisasi berlanjut, saya akan segera membubarkan majelis legislatif Negara Bagian Johor," ujarnya.

Selain itu, Sultan Johor bahkan akan mempersilakan masyarakat untuk memilih pemimpin baru jika persoalan ini tak kunjung usai.

“Saya akan memberi orang kesempatan (untuk) memilih pemimpin politik baru untuk mewakili kepentingan mereka,” katanya.

“Saya berharap, kali ini, rakyat akan memilih pemimpin yang benar-benar ingin melayani rakyat dan negara, bukan hanya untuk partai politik masing-masing atau diri mereka sendiri,” kata Sultan Johor.

• PR Muhyiddin Yassin Atasi Kesan Pemerintah Jalur Pintu Belakang di Tengah Panasnya Politik Malaysia

Jatuhnya pemerintahan PH di Johor pada akhir Februari lalu dipicu oleh runtuhnya pemerintahan PH di Malaysia.

Setelah bertemu dengan anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Johor pada Februari lalu, Sultan Ibrahim mengumumkan koalisi baru yang terdiri dari anggota parlemen dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan Barisan Nasional (BN), yang memiliki mayoritas kursi untuk membentuk pemerintahan baru di Johor.

Selanjutnya, Ketua BN Johor Hasni Mohammad, yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu, menggantikan Sahruddin Jamal dari Bersatu untuk menjadi menteri utama yang baru.

Dari 56 kursi di Majelis Legislatif Johor, PN memegang 29 kursi sementara PH memiliki 27 kursi.

Dalam sidang pertama Majelis Legislatif Johor setelah pergantian pemerintahan negara bagian pada 14 Mei lalu, Sultan Ibrahim telah memperingatkan para politisi untuk tidak menyebarkan "virus perpecahan" dengan berpolitik.

Mengutip Bernama, Sultan Johor mencatat, perebutan kekuasaan mengancam stabilitas politik dan perkembangan ekonomi negara.

Dengan spekulasi yang tersebar luas bahwa PH sedang mencoba merebut kekuasaan kembali dari PN di tingkat federal, Wakil Presiden Parti Amanah Negara Salahuddin Ayub bilang, gelombang perubahan bisa bergulir di Johor.

“Saya optimistis. Mengapa kita tidak mulai dengan Johor sebagai negara bagian di mana akan ada gempa berskala 7,3 Richter untuk mengguncang politik Malaysia," katanya seperti dilansir Channelnewsasia.com.

• Aktor Malaysia Menangis Dengar Kumandang Takbir Lebaran Terakhir Narapidana yang Akan Eksekusi Mati

"Apa pun bisa terjadi di Johor dan kami sedang bekerja ke arah itu, tunggu dan lihat apa yang akan terjadi di Johor. Dari Selat Tebrau, kami akan membawa perubahan besar ke Putrajaya," ujar Salahuddin.

Putrajaya adalah pusat Pemerintahan Malaysia yang saat ini di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang sedang berseteru dengan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Artikel ini telah terbit di Kontan.co.id dengan judul Gejolak politik Malaysia berlanjut, Sultan Johor bakal bubarkan Majelis Legislatif