Meminta Presiden Mundur adalah Sah Secara Konstitusi Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun

Dirinya menegaskan, pembahasan mengenai pemakzulan atau impeachment presiden tidak bisa dilarang.

Youtube Refly Harun and Partners
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Meminta presiden mundur dari jabatannya adalah perbuatan yang sah secara konstitusi.

Namun demikian, permintaan itu tidak boleh disertai dengan paksaan di dalamnya.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam Webinar Nasional bertajuk Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19, Senin (1/6/2020).

Refly menanggapi soal ancaman teror dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.

Dirinya menegaskan, pembahasan mengenai pemakzulan atau impeachment presiden tidak bisa dilarang.

Kejengkelan Gubernur Sutarmidji Terkait Warga yang Tak Percaya Adanya Virus Corona Covid-19

Sebab, impeachment diatur dalam konstitusi, yakni dalam UUD 1945 Pasal 7A.

"Kalau kita tidak boleh membicarakan tentang pemakzulan atau impeachment ya buang saja ayat-ayat konstitusi Pasal 7A, yang mengatakan proses pemberhentian presiden yang mengatakan syarat-syarat untuk memberhentikan presiden," ungkap Refly, seperti dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (2/6/2020).

Selain pemberhentian, lanjut dia, ada juga pengunduran diri.

Untuk pengunduran diri ini, menurut Refly, merupakan hak subjektif pejabat yang bersangkutan.

"Kalaupun ada sedikit imbauan atau sebuah dasar hukum maka kita bisa merucut pada Tap MPR Nomor 6 Tahun 2001."

Halaman
1234
Editor: Nasaruddin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved