Wabah Virus Corona

KETUA Banggar DPR RI Sebut Kondisi Ekonomi dan Keuangan Indonesia Berada di Titik Nadir

Semua peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan APBN dan pengaturan lembaga dan sistem keuangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/INSTAGRAM @_nurul_wulandary/KOLASE
Ilustrasi uang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai bahwa sesungguhnya Perppu Nomor1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk omnibus law.

Said menyampaikan Perppu ini adalah omnibus law sebab telah membatalkan beberapa pasal yang terdapat dalam dua belas peraturan perundang-undang yang berlaku.

Semua peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan APBN dan pengaturan lembaga dan sistem keuangan.

Makanya Pimpinan DPR RI melalui rapat Bamus DPR RI memutuskan bahwa,pembahasan pada tingkat I, dilaksanakan di Badan Anggaran DPR RI.Kemudian hasil pembahasan tersebut dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II, sidang paripurna DPR RI, untuk kemudian disahkan menjadi UU.

“Kami mengapresiasi setiap langkah pemerintah yang bertindak cepat dan sistematis untuk membuat kebijakan yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini,” ujar Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah dilansir Kontan.co.id, pada Senin (4/4/2020) lalu.

KLAIM Menteri ESDM Harga BBM Indonesia Murah di ASEAN, Faktanya di Myanmar hanya Rp 3.143 per Liter

Ancaman Covid-19 Gelombang Kedua, Presiden Jokowi Instruksikan Lima Hal Penting

Adapun dalam Perppu 1/2020 berisi rencana tambahan belanja dan pembiayaan APBN, insentif dan stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha yang terpapar, refocusing anggaran K/L dan TKDD, menerbitkan global bond untuk menutup pembiayaan defisit.

“Langkah-langkah terobosan dan antisipatif ini, diharapkan bisa terus disinergikan dengan kebijakan otoritas moneter dan sistem keuangan yang dijalankan oleh BI, OJK dan LPS,” kata Said.

Said memandang, Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat sulit.

Ia menyebut kondisi ekonomi dan keuangan negara sedang berada pada titik nadir.

Maka dari itu, menrutnya, hal itu harus disikapi dan dicari solusinya secara bersama.

Halaman
12
Editor: Haryanto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved