Bawaslu Saving Rp. 57 M, Pengamat : Mesti Optimal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pilkada serentak 2020 ini sebenarnya sangat mendesak untuk diselenggarakan karena dapat menentukan masa depan masyarakat.

Namun tentu ini semua harus dilihat kondisi yang real dan baik dari situasi lingkungan wilayah umumnya di Indonesia masih terpapar pandemi covid 19.

"Disisi lain juga mesti dilihat kesiapan pendanaaan yang di butuhkan oleh setiap daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak di Kalbar," terang pengamat Politik Untan, Yulius Yohanes. 

Terutama penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu dan pihak-pihak terkait sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak betul-betul dapat berjalan dengan baik, lancar dan jurdil sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Tentu itikad baik KPU untuk melaksanakan Pilkada serentak per-9 Desember 2020 ini suatu yang luar biasa, meskipun disituasi di negara NKRI masih menghadapi pandemi covid 19. 

• Bawaslu Saving Rp. 57 M, Begini Kata Pokja Rumah Demokrasi Maryadi Sirat 

Sejalan dengan itu, Bawaslu siap untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada di 7 kabupaten di Kalbar yang akan dilakukan. 

Namun anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimiliki oleh Bawaslu tersisa Rp. 57 M, padahal anggaran itu diperhitungkan untuk berjalannya pengawasan oleh Bawaslu terkait Pilkada serentak tersebut.

"Saya mengkhawatirkan bahwa pengawasan yang di lakukan lembaga Bawaslu tidak bisa berjalan optimal dan justru akan merobek dan merusak demokrasi," jelas Yulius Yohanes.

Ada hal-hal yang perlu di pertimbangkan lagi kalau anggaran yang di miliki oleh Bawaslu hanya persekian miliar. 

Pilkada serentak memang ssngat penting tetapi anggaran yang menyakut penyelenggaraan Pilkada serentak harus one the track karena sudah di hitung dan direncanakan.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID