Virus Corona Masuk Kalbar

Modal Rakyat Jalankan Strategi Perkuat Mitigasi Layanan Fintech di Tengah Wabah Covid-19

Sebanyak Rp 61 miliar dana telah disalurkan dari Kalimantan Barat, dengan total nasabah, baik peminjam dan pemberi dana sebanyak 8.674 .

TRIBUNPONTIANAK/SEPTI DWISABRINA
PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) mengadakan online press gathering bersama sejumlah wartawan lokal Pontianak, Rabu (15/4/3020).

Adapun topik diskusi yang diangkat yakni, dampak kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peer-to-peer (p2p) lending oleh Presiden dan Co-Founder Stanislaus M.C Tandelilin.

Beberapa waktu lalu, Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa, 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp 10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan.

Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga.

Pimpin Paripurna Terakhir Soal Raperda RDTR, Ini Penegasan Ketua DPRD Sintang 

Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19.

Bahkan, peraturan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

"Peraturan ini berlaku bagi bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bagaimana dengan p2p lending?," ujar Stanislaus.

Lebih lanjut, Stanislaus menerangkan perusahaan p2p lending sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pada dasarnya menjembatani/mempertemukan pihak Penerima pinjaman dan Pemberi pinjaman melalui teknologi informasi.

Menurutnya, hal ini telah sejalan dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 43 poin b menyatakan bahwa p2p lending dilarang secara langsung berperan sebagai pemberi/ penerima pinjaman.

Sampai dengan 19 Februari 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan. Modal Rakyat sebagai salah satu p2p lending terdaftar OJK sejak Juni, 2018.

Halaman
12
Penulis: Septi Dwisabrina
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved