Wabah Virus Corona

Cegah Skandal Century dan BLBI Terulang, MAKI Gugat Perppu Jokowi terkait Penanganan Covid-19 ke MK

Beberapa organisasi tersebut telah mengajukan permohonan uji materi pada atas Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (9/4/2020) kemarin.

Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Gedung Mahkamah Konstitusi. Cegah Skandal Century dan BLBI Terulang, MAKI Gugat Perppu Jokowi terkait Penanganan Covid-19 ke MK. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku mulai 31 Maret lalu resmi digugat.

Penggugatnya adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI tak sendirian dalam menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

MAKI menggugat Perppu tersebut bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA.

Beberapa organisasi tersebut telah mengajukan permohonan uji materi pada atas Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (9/4/2020) kemarin.

WARNING Bahaya WHO, Indonesia dan India Bisa Jadi Episenter Pandemi Covid-19 Pasca Amerika & Eropa

Dalam permohonannya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya meminta Pasal 27 pada Perppu tersebut, yang terkait imunitas aparat pemerintahan dari tuntutan perdata dan pidana saat melaksanakan aturan, agar dibatalkan.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah telah menggunakan kewenangannya dalam bentuk menerbitakan Perppu 1 Tahun 2020  dan akan menggunakan anggaran negara Rp 405 triliun.

Ia menjelaskan, alasan uji materi karena pihaknya menilai Pasal 27 Perppu 1/2020 adalah pasal yang superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan.

"Sehingga Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara," kata Boyamin dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, pada Jumat (10/4/2020).

SUDAH 6 PDP Virus Corona di Kalbar Meninggal Dunia dan Hasil Rapid Test 54 Orang PDP Covid-19

Boyamin menjelaskan bahwa jika  perbandingan mengacu kedudukan Presiden RI adalah tidak kebal karena tetap manusia biasa yang mungkin saja tidak luput salah dan khilaf sehingga terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan UU atau UUD 1945.

Halaman
12
Editor: Haryanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved