Breaking News:

Virus Corona Masuk Kalbar

Leysandri: Harus Ada Regulasi dari Kemendagri Dalam Menggeser Anggaran Penanganan Covid-19

Dijelaskan Leysandri, masih ada keraguan ketika aspek pertanggung jawaban setelah penanganan masalah ini yang meragukan daerah-daerah .

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L Leyasandri menghadiri vidio confenrence bersama Menteri Dalam Negeri dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (8/4/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L Leysandri menghadiri vidio confenrence bersama Menteri Dalam Negeri dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (8/4/2020).

Dikatakannya, masih ada persoalan regulasi yang harus di siapkan oleh Kemendagri untuk daerah-daerah dalam tata kelola pengelolaan dan bagaimana menggeser untuk memanfaatkan anggaran.

Leysandri ingin memastikan dari sisi aspek hukum yang berkenan dengan pergeseran anggaran serta pengelolaan keuangan daerah termasuk dari sisi barang dan jasa.

"Ternyata yang kita wanti-wanti terkait dengan pengadaan barang jasa ternyata diberikan kelonggaran terkait dengan daerah untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dan semua berprinsip memang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk bekal cepat," kata Leysandri.

Akan tetapi dari aspek perlindungan tentang kebijakan ini belum ada . Ia berharap mudah-mudahan tindakan yang dilakukan daerah tidak dijadikan persoalan hukum.

Terima Bantuan APD, Camat Nanga Mahap Beberkan Hal Ini

Leysandri berharap Pemprov Kalbar mendapatkan pencerahan yang baik dari Ketua KPK, BPKP, LKPP, Bareskrim dan BPK dan menjadi semangat untuk melakukan gerak cepat untuk penanganan Covid-19," ujar Leysandri.

Dijelaskan Leysandri, masih ada keraguan ketika aspek pertanggung jawaban setelah penanganan masalah ini yang meragukan daerah-daerah .

“Dengan adanya statmen-statmen yang bisa mendorong supaya pergeseran anggaran pemanfaatan anggaran ini bisa dilakukan dan tidak bisa dipidanakan merupakan suatu hal yang bagus didukung juga dengan catatan tidak ada niat dan dengan catatan administrasi lainnya,”jelasnya.

Ia mengatakan mudah-mudahan ini bisa di implementasikan dari tingkat-tingkat bawah supaya satu persepsi. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved