Virus Corona Masuk Kalbar

Sepakat Perjalanan Dinas Dipotongan 12 M, Dewan Minta Penyertaan Modal Bank Kalbar Juga Dialihkan

Hal ini disepakati setelah DPRD Provinsi Kalbar melalui pimpinan fraksi-fraksi melakukan rapat dengan Badan Anggaran.

Tribunpontianak.co.id/Ridho Panji Pradana
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah saat menunjukan data pemotongan dana perjalanan dinas DPRD untuk penanganan covid 19 kepada awak media. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Provinsi Kalbar sepakat untuk memotong anggaran perjalanan dinas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk membantu Pemprov Kalbar dalam penanganan corona senilai Rp 12 M lebih.

Hal ini disepakati setelah DPRD Provinsi Kalbar melalui pimpinan fraksi-fraksi melakukan rapat dengan Badan Anggaran.

"Intinya kita semua fraksi sepakat atas usulan dari eksekutif, dari yang ada kita penuhi, setelah ditotal yang ada sekitar Rp. 12 M lebih. Rp. 12 M lebih itu dari sekreteriat DPRD dan sekreteriat Anggota DPRD," kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, Jumat (03/04/2020).

"Pemotongan itukan tidak semata-mata langsung oleh pimpinan, tentu kita bahas secara detail, banyak yang kita potong, diantaranya perjalanan dinas baik badan-badan, komisi-komisi, pansus, PSDM," tambah politisi Golkar ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah juga berharap agar penyertaan modal dana Bank Kalbar sebesar Rp. 50 M juga dialihkan untuk penanganan corona.

Tangkal Covid-19, PAC PDIP Sepauk Disinfeksi Rumah Warga di Sintang

"Rencana penyertaan modal dana Bank Kalbar sebesar Rp. 50 M apabila belum disalurkan kami minta untuk dibatalkan dan digunakan untuk mengatasi covid 19" ujar Suriansyah.

Sebelumnya, ia mengatakan jika pihaknya mengambil keputusan setelah adanya surat tentang pergeseran anggaran untuk belanja tidak terduga tahun anggaran 2020 yang ditujukan kepada kepala satuan perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kalbar termasuk sekreteriat DPRD.

Didalam surat itu, Gubernur melalui Sekda akan memotong anggaran perjalanan dinas masing-masing 40 persen untuk masing-masing SKPD dan pembiayaan penbangunan kantor Gubernur.

Dari dua item ini direncanakan Gubernur untuk mengatasi penyebaran virus corona lebih lanjut di Kalbar.

Terhadap surat itu, dikatakannya, DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan Gubernur untuk melakukan pergeseran anggaran dengan melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas seluruh SKPD dan biaya penbangunan kantor Gubernur.

"Terkait dengan pemotongan biaya perjalanan dinas anggota DPRD dan staff yang semula direncanakan Rp. 14 M oleh Gubernur, setelah dibahas oleh Banggar nilainya fikskan Rp. 12 M lebih, terkait dengan angka ini, pada prinsipnya anggota dewan yang diwakili fraksi menyetujui pemotongan ini," jelasnya.

Untuk mengatasi covid 19, lanjut dia, diperlukan langkah bersama, dukungan bersama, sehingga apabila terjadi pemotongan anggaran pada prinsipnya DPRD menerima.

"Suatu saat mungkin ekskalasi penyebaran ini masih tinggi, dan Gubernur membuat keputusan lebih lanjut juga mesti kita dukung, asal menurut catatan DPRD anggarannya benar-benar dipergunakan secara baik, transparan untuk menyelesaikan masalah ini," jelasnya.

Termasuk, kata dia, mengenai keluhan yang diterima yakni langkanya alat pelindung diri (APD) oleh dokter maupun tenaga medis baik di Pontianak maupun daerah-daerah.

"Untuk memastikannya, anggota dewan minta dilibatkan dalam penyebaran alat pelindung diri (APD), rapid test segala macam ke kabupaten masing-masing karena kami mengetahui kebutuhan dari dapil kami masing-masing," pungkas Suriansyah.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved