Dana Desa Boleh Digunakan Untuk Penanganan Covid-19, Sukiryanto Imbau Kades Tak Langgar SOP

Surat edaran itu memberikan arahan tegas dan aplikatif bagi desa-desa sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Boby
Satu diantara Anggota DPD RI dapil Kalbar, H. Sukiryanto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang “Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa” tertanggal 24 Maret 2020.

Surat edaran itu memberikan arahan tegas dan aplikatif bagi desa-desa sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.

Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat, Sukiryanto mengapresiasi kebijakan Kementerian Desa PDTT RI tersebut sebagai respon cepat atas situasi darurat yang dihadapi negara kita saat ini.

"Kita apresiasi terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia atas adanya surat itu," ujar H Sukiryanto, Jumat (03/04/2020).

Ia pun berharap agar surat edara itu segera duanggapi Pemda khususnya Kabupaten Kota yang ada di Kalbar.

PDI Perjuangan Melawi Salurkan Bantuan untuk Nakes dan Personel Posko Gabungan Covid-19

"Mudah-mudahan dengan adanya bergulir dana desa untuk kepentingan dan keperluan covid 19, kepala desa selaku pengelola keuangan bisa memanfaatkan dana desa sesuai SOP dalam penanganan covid 19," harapnya.

"Kita harap kepala desa yang ada di Kalbar bisa memanfaatkan dana itu dan tidak melanggar SOP atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah karena ada rekanan dari Kementrian, dan pengawasan BPKP," timpal dia.

Lebih lanjut, dikatakannya jika Desa diharuskan untuk melaksanakan pembangunan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dimana pembangunan di desa dilaksanakan secara swakelola, menggunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di desa tersebut.

Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat lainnya dengan mekanisme pembayaran upah kerja diberikan setiap hari dan tetap mematuhi ketentuan jaga jarak aman antar pekerja serta menggunakan masker.

Hal ini akan sangat membantu masyarakat miskin di desa yang menjadi kelompok sangat rentan terdampak Covid-19, sehingga masyarakat tetap memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak perlu kerja jauh keluar desanya.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved